Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember
Reporter
Mutmainah J
Editor
Nurlayla Ratri
01 - Dec - 2022, 08:13
JATIMTIMES - Setelah pengumuman UMP pada Senin (28/11/2022) lalu, sejumlah organisasi dan partai buruh melakukan aksi penolakan.
Mereka menilai kenaikan UMP tersebut masih terlalu sedikit dan tidak bisa menutupi kebutuhan mereka.
Baca Juga : Pengendara Roda 4 Nekat Lewat Jurang Susuh, Padahal Ditutup Pasca Tanah Ambrol
Aksi penolakan itu dilanjut dengan gelaran demo besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah organisasi serikat buruh dan Partai Buruh.
Demo buruh rencananya digelar mulai hari ini hingga Rabu pekan depan, 7 Desember 2022.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan sejumlah alasan kalangan buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang berlaku pada 1 Januari 2023 tersebut.
Menurut Said, kenaikan UMP 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin.
Sebab, menurut dia, selama pandemi Covid-19 tidak ada kenaikan upah sama sekali, sementara harga-harga barang melonjak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dampaknya bagi daya beli buruh kecil anjlok hingga 30 persen. Sehingga kenaikan 5,6 persen itu menurut Said malah membuat daya beli buruh makin kebawah.
“Kenaikan 5,6 persen di bawah nilai inflasi tahun 2022. Karena kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year-to-year, bulan September 2021-September 2022 sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang diputuskan bulan Oktober,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (30/11/2022).
Said juga mempersoalkan kenaikan UMP di Jakarta yang sangat kecil ketimbang daerah lain seperti Bogor.
Pemerintah kota Bogor merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen. Selain itu ada sejumlah daerah lain yang kenaikan UMP-nya lebih tinggi dari DKI Jakarta adalah Subang, Majalengka, dan Cirebon.
Selanjutnya, Said menilai Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah gagal dalam meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
