Upaya Cegah Penyimpangan Dana BOS, Pemkot Kediri Gandeng Kejaksaan untuk Beri Penyuluhan Hukum

JATIMTIMES - Dalam rangka peningkatan sistem akuntabilitas serta mencegah penyimpangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola SD maupun SMP di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendampingan dan penyuluhan hukum terhadap pelaporan anggaran BOS tahun anggaran 2022. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kamis (17/11).

Menghadirkan narasumber Hari Rahmat, kasi intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sosialisasi ini mengundang seluruh pengawas dan kepala sekolah SD dan SMP se- Kota Kediri. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Marsudi Nugroho menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Pendidikan yang menggandeng kejaksaan. 

Baca Juga : Camat dan Kades di Boyolangu Kecewa Berat, Diundang 2 Kali Pemateri Tak Pernah Datang

"Kejaksaan kita datangkan untuk memberikan pembinaan terkait penggunaan anggaran BOS sehingga peningkatan mutu layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran dana BOS bisa akuntabel," terangnya.

Dijelaskan Marsudi, selama ini penggunaan dana BOS di sekolah - sekolah telah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik.

"Sesuai peraturan, penggunaan dana BOS ada 12 item dan sekolah-sekolah sudah menggunakan dana BOS secara proporsional. Misalnya pengembangan perpustakaan, pembayaran honorarium, pembelian sarana prasarana media pembelajaran, dan lain-lain," terangnya.

Selain itu, adanya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (Siplah), menurut Marsudi, sangat membantu dan memudahkan keterserapan anggaran BOS.

Baca Juga : Baca Selengkapnya