Deklarasi Koalisi dengan NasDem dan Demokrat Batal, Presiden PKS: Masih Kemungkinan Berkoalisi

JATIMTIMES - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat disebut terus melakukan komunikasi secara intens untuk menentukan rencana koalisi terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Namun, rencana  koalisi ketiga partai politik (parpol) ini masih dalam tahap komunikasi semata. Pasalnya, hingga saat ini belum ditentukan keputusan dan komitmen bersama untuk melakukan deklarasi koalisi.  Bahkan, deklarasi yang direncanakan tiga parpol itu gagal dilaksanakan.

Baca Juga : Mantan Gubernur Jabar Siap Dampingi Anies Baswedan sebagai Cawapres di Pemilu 2024

"Kami masih terus berkomunikasi untuk partai politik (NasDem dan Demokrat) yang kemungkinan kita berkoalisi ini," ungkap Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu kepada JatimTIMES.com, Minggu (13/11/2022). 

Mantan wali kota Bekasi ini mengatakan,  masing-masing tim kecil yang dimiliki  tiga parpol ini terus bergerak. Meski begitu, Syaikhu tidak memberikan waktu pasti kapan tiga parpol ibu menemukan kecocokan dan keputusan bersama untuk melakukan koalisi. 

Dengan kondisi ketiga parpol yang belum pasti untuk berkoalisi ini, Syaikhu menuturkan bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan ke depan jika PKS akan mengambil peluang lainnya dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

"Selama ini masih fokusnya kepada tiga partai (PKS, NasDem, Demokrat) ini. Tapi peluang-peluang itu (bergabung dengan KIB) ya namanya juga sepanjang belum ada keputusan, ya sangat mungkin. Tapi yang ini kita sedang kuatkan adalah koalisi tiga partai ini," jelas Syaikhu. 

Sementara itu, disinggung mengenai deklarasi PKS, Partai NasDem dan Partai Demokrat dengan mengusung nama Koalisi Indonesia Perubahan pada 10 November 2022 kemarin, Syaikhu menegaskan  bahwa belum ada penentuan tanggal untuk pelaksanaan deklarasi kembali. 

"Tanggal 10 november kemarin itu bukan waktu yang disepakati bersama. Makanya kalau itu dikatakan gagal dideklarasikan, artinya memang nggak gagal karena tidak ada perencanaan bersama di tanggal 10," tegas Syaikhu. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya