DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Anggarkan Penanganan Bencana Banjir di Pembahasan KUA-PPAS APBD 2023
Reporter
Nurhadi Joyo
Editor
Yunan Helmy
12 - Nov - 2022, 04:08
JATIMTIMES - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta agar pemkab dapat memprioritaskan penanganan bencana banjir dalam pembahasan Kebijakan Anggaran Sementara - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023 yang digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi pada Kamis (10/11/2022)..
Menurut Wakil ketua DPRD Ruliyono sekaligus ketua banggar, rapat kerja pembahasan KUA-PPAS APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Banyuwangi yang kedua merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD.
Baca Juga : Bandara Internasional Banyuwangi Jadi Tempat Parkir Pesawat Delegasi KTT G20
“Dalam raker kedua Banggar dengan TAPD Pemkab Banyuwangi, beberapa pertanyaan yang diajukan anggota Banggar fokusnya ada pada permasalahan penanganan bencana banjir di Kabupaten Banyuwangi “ jelas Ruliyono.
Menurut dia, musibah banjir yang terjadi di beberapa wilayah Banyuwangi bukan semata-mata karena dampak cuaca ekstrem seperti tingginya curah hujan. Namun banyak hal lain yang perlu dievaluasi menyeluruh dan dicarikan solusi yang komprehensif.
“Banyak pendapat yang mengatakan banjir ini karena curah hujan tinggi. Ada pula yang berpendapat adanya alih fungsi lahan sehingga terjadi silang pendapat di masyarakat. Penyelesaiannya dibutuhkan kebijakan dan keputusan yang berani dari Pemkab Banyuwangi, “ imbuh Politisi Golkar asal Kecamatan Glenmore itu.
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu menuturkan, dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi setiap tahun, Pemkab Banyuwangi harus berani mengambil keputusan dengan cepat dan akurat serta mengalokasikan anggaran yang cukup.
“Perencanaan penanganan banjir di kota sudah direncanakan setahun yang lalu dan membutuhkan anggaran minimal Rp 25 miliar. Maka dari itu saya mendesak eksekutif untuk kembali mengalokasikan anggaran tersebut jika hari ini tawaran pelaksanaan penanganan banjir itu mengunakan sistem multi years disepakati,“ ujar Ruli.
Ruliyono menegaskan, pemerintah daerah harus serius mengatasi persoalan bencana banjir di Banyuwangi. Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga kontrol atau pengawasan pembangunan proyek penanganan banjir harus benar-benar dijalankan.
‘Pembangunan apa pun tanpa perencanaan yang baik, itu nonsense. Apalagi tidak dilaksanakan, sehingga dalam rapat banggar saya mendesak untuk dianggarkan,“ tegasnya...
