Pimpin Demo 411, Menantu Rizieq Shihab Serukan Jokowi Mundur

JATIMTIMES - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi ini bertajuk Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 yang akan dilaksanakan setelah salat Jumat, hari ini (4/11/2022).

Salah satu pemimpin demonstrasi kali ini adalah menantu kedua dari Habib Rizieq Shibab, yakni Habib Muhammad bin Hussein Alatas. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI).

Baca Juga : Mengenal Lebih Dekat Tokoh dan Fungsi Dewan Sengketa Indonesia di Tulungagung

Habib Husein mengatakan demo kali ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dilindungi undang-undang.

"Bahwa GNPR bersama seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama mengadakan aksi damai, monumental, konstitusional dan dilindungi undang-undang. (Aksi) AKBAR 411 yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 4 November 2022," ujar Habib Husein.

Dalam aksi ini, Habib Muhammad bin Hussein Alatas meminta agar Jokowi bisa mundur secara suka rela.

"Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan," ucap Habib Muhammad dalam keterangan persnya, Kamis (3/11/2022).

Menurut Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP dan SMA sampai perguruan tingginya," kata Slamet.

Lebih lanjut Slamet mengatakan hal itu lah yang membuat pihaknya meminta agar Jokowi mundur secara legawa sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Husein Alatas.

Habib Husein juga menjelaskan maksud dari "411" itu adalah pihaknya menganggap Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan.

"Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan," ucap Habib Hussein.

Baca Juga : Baca Selengkapnya