PSSI Akan Gelar KLB, TGIPF: Jalankan Dulu Rekomendasi

JATIMTIMES - Satu bulan pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) memberi catatan serius kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Salah satunya tentang rencana Kongres Luar Biasa (KLB).

Salah satu anggota TGIPF yang juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang memelototi rencana KLB yang rencananya  akan digelar oleh PSSI.

Baca Juga : Upacara Hari Jadi Pamekasan ke-492, ASN Gunakan Pakaian Adat dan Bahasa Madura

Dari situ, Akmal menyebut bahwa rencana KLB itu hanya menjadi alasan PSSI. Tak lain agar kompetisi sepak bola dapat digelar kembali. Namun, Akmal tetap mengingatkan bahwa kompetisi sepak bola Indonesia dapat digelar jika seluruh rekomendasi dari TGIPF kepada PSSI telah dijalankan.

“Kan mereka baru mau menjalankan KLB, apalagi masih rencana, bisa berubah ubah. Mereka belum apa-apa tapi minta kompetisi segera digelar, gak bener itu. Kan PSSI mendapat 12 rekomendasi dari TGIPF, baru satu itu saja masih akan dijalankan,” ujar Akmal, Kamis (3/11/2022).

Berdasarkan laporan resmi TGIPF, ada 12 rekomendasi lengkap yang memang ditujukan kepada PSSI. Hal itu imbas dari tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 nyawa.

Rekomendasi TGIPF kepada PSSI, diantaranya:

1. TGIPF secara normatif meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan Malang.

2. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepakbola nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab dan bebas dari konflik kepentingan.

3. PSSI diminta untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga didesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.

4. Meminta untuk memastikan keselamatan publik dan rakyat yang dimana tak cukup berpedoman pada statusa PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik.

5...

Baca Selengkapnya