Pemkab Gresik Kejar Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

JATIMTIMES - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di tahun 2024 langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Gresik untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Kota Pudak. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh OPD.

Baca Juga : APBD Puluhan Triliun Rupiah, Apa Saja yang Dilakukan Empat Gubernur di Pulau Jawa untuk Legacy Pembangunan di Daerahnya?

Bu Min yang merupakan Tim Koordinator Penanganan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik, meminta seluruh OPD mengambil peran. Semuanya harus bekerjasama.

"Saat ini Kabupaten Gresik berada di posisi ke 7 di Provinsi Jawa Timur. Meskipun trendnya terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya makin masif," kata Bu Min.

Bu Min mengatakan, semua program yang dijalankan Pemkab Gresik muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam pelaksanaannya harus dievaluasi apakah program sudah menyentuh masyarakat.

Bu Min juga menyebutkan, berbagai permasalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik. Diantaranya, masih belum pulihnya ekonomi sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan permasalahan seputar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta tumpang tindih sasaran program.

"Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih cepat," ungkapnya.

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gresik.

Baca Juga : Baca Selengkapnya