Audiensi dengan DPRD, HMI Tulungagung Sampaikan 5 Tuntutan

JATIMTIMES - Meski pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal September 2022 lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tulungagung tetap konsisten melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat itu.

Sikap resmi penolakan kenaikan harga BBM disampaikan oleh HMI saat audiensi dengan DPRD Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD setempat. Kamis (29/9/2022).

Baca Juga : Sebanyak 200 ASN Pemkab Jombang Terima SK Kenaikan Pangkat

Ketua HMI Tulungagung Sulkan Zuhdi mengatakan, audiensi yang dilakukan dalam rangka menyikapi kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM.

Menurut dia, HMI merupakan bagian dari masyarakat Tulungagung yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah daerah serta mendorong perubahan positif bagi masyarakat Tulungagung.

"Kenaikan harga BBM memiliki efek domino bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Tulungagung," kata Sulkan usai audiensi.

Selain itu, kenaikan harga BBM 
berdampak langsung dengan meningkatnya angka inflasi sebesar 1,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Juga  memicu dampak lanjutan, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu dekat.

HMI Tulungagung menilai.bahwa ketersediaan pasokan BBM bersubsidi paska kenaikan harga juga semakin sulit. Hal ini dibuktikan dengan makin mengularnya antrean BBM bersubsidi di beberapa SPBU di Tulungagung seperti di Plosokandang, Jepun, dan Karangwaru. 

HMI Tulungagung menyatakan 5 sikap tegas. Pertama adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU se- Kabupaten Tulungagung. Ketiga adalah menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Tulungagung secara proporsional dan mendorong kesejahteraan hidup bagi petani, nelayan, peternak dan guru honorer.

Baca Juga : Baca Selengkapnya