APBD Banyuwangi 2022 Berfungsi Instrumen Stimulasi untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

JATIMTIMES - Menjadi komitmen bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2022 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian dan problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga akhir 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (23/09/2022) malam.

Baca Juga : Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Capai Rp 1000,7 T, di Zaman Gubernur Lukas Enembe Rp 500 Triliun tapi, Rakyat Tetap Miskin

Rapat   paripurna   DPRD   Kabupaten Banyuwangi tersebut dipimpin oleh Ruliyono, wakil ketua DPRD Banyuwangi, yang didampingi dua pimpinan dewan lainnya: H M. Ali Mahrus dan Michael Edy Hariyanto.

Acara tersebut dihadiri dan diikuti oleh sebagian anggota dewan, wakil bupati, sekretaris   daerah,  staf   ahli,   para   asisten   dan   para pejabat komponen pemerintah daerah,  para camat, lurah dan kepala desa serta para undangan lain.

Menurut Bupati Ipuk, sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian rancangan perubahan KUA -PPAS ini, perubahan APBD tahun 2022 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat.

Dia menyatakan,  risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi, sehingga memengaruhi  pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi.

Selanjutnya beberapa poin penting yang disampaikan sebagai   hasil   pembahasan   perubahan   KUA PPAS tahun anggaran 2022 antara lain telah disepakati penyesuaian pendapatan daerah   menjadi   sebesar   Rp 3,171   triliun   atau bertambah Rp 8,41 miliar dari rancangan   perubahan   KUA  PPAS sebesar Rp 3,163 triliun.

Setelah mengalami perubahan selama proses pembahasan, tambah Bupati Ipuk, pendapatan daerah  terdiri dari komponen pendapatan  asli  daerah  (PAD) yang  disepakati  tidak mengalami perubahan dari sebelumpembahasan rancangan perubahan KUA PPAS atau sebesar Rp 518,001 miliar...

Baca Selengkapnya