Kukuhkan Forum Penyuluh Anti-Korupsi, Gubernur Khofifah: Pentingnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar

JATIMTIMES - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Forum Penyuluh Anti-Korupsi atau yang disebut dengan Jatim PAK periode 2022-2024, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/9/2022). 

Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur yang juga dihadiri langsung oleh Ketua KPK Komjen Pol (Purn)  Drs Firli Bahuri, Irjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Thohir, dan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK  R  Suhartono.

Baca Juga : Rakorpusda TPIP-TPID: Fokus Pengendalian Capaian Inflasi Indonesia

Para penyuluh anti-korupsi tersebut dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No 188/638/KPTS/013/2022 tentang Forum Penyuluh Anti-Korupsi Provinsi Jatim Periode 2022-2024.

Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.

"Forum Jatim PAK ini  beranggotakan seluruh kabupaten kota ada perwakilannya. Di dalam penyuluh ini semua dilibatkan. Ada kampus, pegiat anti korupsi dan ada inspektorat dari berbagai daerah,” ungkap Khofifah.

“Jadi, kalau ada penyuluh agama, penyuluh pertanian bahkan ada penyuluh KB . Ini ada penyuluh PAK. Gerakan mereka akan banyak mengambil peran dari sisi edukasi dan sisi pencegahan korupsi,” lanjutnya.

Dengan adanya Forum Jatim PAK ini, maka Gubernur Khofifah berharap edukasi tentang antikorupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Harapannya, Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor. 

Lebih lanjut, terkait Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim,  Khofifah menyebutkan  bahwa kegiatan ini adalah forum penguatan hulu-hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim. 

Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek  ASN Berintegritas bagi pejabat Pemprov Jatim beserta istri atau suami. Dilanjutkan bimtek bagi inspektur kabupaten/kota se-Jawa Timur,, bimtek dan sosialisasi antikorupsi bagi kepala desa serta hari ini, Kamis (15/9) rakor  pencegahan korupsi bagi kepala faerah dan ketua DPRD se-Jawa Timur.

"Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah. Yang kemudian dilakukan penguatan untuk para inspektur di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Dan khusus hari ini yang dikuatkan adalah bupati wali kota dan ketua DPRD se-JJawa Timur," Kata  Khofifah.

Orang nomor satu di Jawa Timur ini menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor)  harus melibatkan dan didukung  semua pihak, termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota baik pihak eksekutif maupun  legislatif.

"Mengoordinasikan eksekutif, legislatif di seluruh kabupaten kota dan provinsi menurut saya tetap menjadi konsolidasi yang penting baik konsolidasi program,  konsolidasi anggaran dan konsolidasi komitmen  dan gerakan bersama," jelasnya.

Gubernur Khofifah menuturkan, berbagai penguatan secara komprehensif telah dilakukan KPK, termasuk pendampingan dan evaluasi dalam mengidentifikasi aset Pemprov Jatim dan kabupaten/kota di Jawa Timur. Tim korsupgah membantu pendampingan dan mitigasi  dari area yang  rentan  dan  berpotensi terjadinya korupsi.

"KPK telah membantu kita semua dalam memberikan penguatan pencegahan tindakan korupsi dari berbagai faktor.  Ini penting agar kepala daerah bersama DPRD  bisa terus  menjaga amanah dan mandat yang diberikan masyarakat dengan baik,” ungkapnya.

Tak hanya itu. Khofifah  mewanti-wanti para kepala daerah agar  memaksimalkan reformasi birokrasi  supaya terhindar dari hal  yang  bisa menjerat kepala daerah. Misalnya terkait proses rotasi, mutasi dan promosi jabatan dengan  imbalan tertentu.

Baca Juga : Bank Jatim Serahkan CSR pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Oleh sebab itu, Ia mengajak semua kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal seluruh berjalannya proses pemerintahan dengan baik  di daerah masing-masing. 

"Yang menjadi warning dari semua kita  adalah jangan ada jual beli jabatan. Saya rasa itu bagian dari yang harus kita bangun komitmen  bersama," tukasnya.

Oleh karena itu, mantan menteri sosial RI ini mengajak seluruh elemen strategis di Jawa Timur untuk terus melakukan kebaikan, mencegah terjadinya hal-hal tidak baik dan berlomba lomba dalam hal kebaikan.

"Ini adalah forum amar ma'ruf nahi mungkar dan mari ber-fastabiqul khairat.  Terima kasih atas seluruh ihtiar dari elemen strategis di Jawa Timur," ajaknya.

Sementara itu, terkait upaya Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah yang menghadirkan seluruh bupati/wali kota serta ketua DPRD Jatim dan kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Kami sampaikan terima kasih pada Ibu Gubernur yang menghadirkan seluruh kamar  kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif. Mudah-mudahan Jawa Timur bisa mewujudkan tujuan negara dan juga mencapai tadi yang kita kenal dengan Jatim Bangkit dan CETTAR," Kata Firli Bahuri.

Ia berpesan bahwa titik-titik rawan fraud atau tidak pidana korupsi harus dihindari. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan, implementasi dan pengawasan. 

Termasuk juga titik-titik yang rawan terjadinya korupsi mulai dari pemberian izin, pengadaan barang jasa, reformasi birokrasi khususnya pembinaan sumber daya manusia.

"Tidak boleh ada 1 rupiah pun anggaran dalam RAPBD itu di kuar dari tujuan pembangunan nasional maupun tujuan nasional itu sendiri," pungkasnya.

Dalam forum ini hadir pula Klketua DPRD  Jatim, inspektur jenderal Kemendagri, deputi bidang pengawasan, penyelenggaraan keuangan daerah BPKP, sekda Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, ketua DPRD se-Jatim, kaper BPKP Jatim.

Serta hadir pula direktur wilayah III KPK RI,  direktur pembinaan peran serta masyarakat KPK RI, inspektur khusus Kemendagri, inspektur Provinsi Jatim, sekwan Provinsi Jatim, karo hukum Setda  Jatim, karo pemerintahan dan otda Setda  Jatim.