Aksi Demo Turun ke Jalan, PKS Kota Blitar Desak Presiden Cabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM

JATIMTIMES- Kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Solar oleh Presiden Jokowi berujung protes dari berbagai pihak. Di Kota Blitar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Sabtu sore (10/9/2022).

Pantauan JATIMTIMES, aksi demonstrasi dilakukan secara damai. Dalam aksi ini selain berorasi, kader dan pengurus PKS juga membentangkan poster dan banner panjang besar yang berisikan kritik kebijakan kenaikan harga BBM. 

Baca Juga : Wabah PMK Melandai, DPKH Kabupaten Malang Tunggu Pusat Soal Bantuan Ternak Mati 

Massa yang berjumlah sekitar 100 orang berbaris rapi dengan jarak sekitar 300 meter mulai dari depan kantor DPRD Kota Blitar hingga depan SMPN 1 Kota Blitar.

Ketua DPD PKS Kota Blitar, drh Leo Sudilaksono mengatakan aksi penolakan harga BBM dilakukan oleh PKS di seluruh Indonesia. Selain aksi serentak, PKS di tingkat pusat juga telah menerbitkan nota protes. 

Presiden PKS Achmad Syaikhu juga telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya mendesak pencabutan kenaikan harga BBM.

“Kami PKS di Kota Blitar sejak kebijakan kenaikan harga BBM ini diberlakukan telah berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kami melihat seluruh masyarakat mengeluh dengan kebijakan ini, tidak ada satu pun yang tidak mengeluh khususnya kalangan menengah ke bawah. Seluruh masyarakat mengeluh dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini,” kata Leo.

Leo menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap terjadinya inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Melihat hal ini, PKS hadir membela rakyat dengan aksi ini. 

Pihaknya berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak tutup mata dan mau merevisi kebijakan kenaikan harga BBM yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat.

“Harapan kami Presiden sadar dan mau mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Lewat aksi ini PKS tidak mencari muka, tapi kami hadir menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertindas akibat kebijakan kenaikan harga BBM ini,” tegasnya.

Dalam aksi ini, DPD PKS Kota Blitar juga menyoroti dikeluarkannya kebijakan bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat pasca kenaikan harga BBM. Menurut Leo, kebijakan bantuan sosial merupakan kebijakan yang tidak tepat karena data-data yang ada masih belum valid dan hasilnya bantuan yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran.

“Masih banyak kaum miskin yang tidak terdata bantuan sosial. Artinya, tidak perlu masyarakat diberikan bantuan sosial, kenaikan harga BBM ini dicabut sudah membuat hidup masyarakat berdaya...

Baca Selengkapnya