PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek yang Tidak Urgen dan Hemat Anggaran

JATIMTIMES - Pemerintah diharapkan melakukan kajian ulang (me-review) dan menunda proyek-proyek yang tidak prioritas seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Kereta Api Cepat. Pemerintah juga harus menghemat anggaran dengan mengurangi beberapa jabatan dan departemen yang tidak penting yang saat ini posturnya jumbo.

Pernyataan tersebut disampaikan Faisol Aziz, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyuwangi kepada sejumlah wartawan dalam aksi penolakan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada Sabtu (10/09/2022).

Baca Juga : Nama Ketua DPD Golkar Tulungagung dan Ratusan Kader Dicatut Partai Lain

“Kami atas nama pengurus, kader dan seluruh anggota PKS Kabupaten Banyuwangi menyatakan menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang membebani dan menyusahkan rakyat,” jelas Faisol.

Dia menuturkan, momentum kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi dinilai waktunya tidak tepat. Secara umum kondisi ekonomi masyarakat belum pulih setelah sekitar dua tahun berjibaku melawan pandemi Covid-19 dan melambungnya harga harga minyak goreng beberapa waktu lalu.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengakibatkan rakyat bertambah susah karena harus menerima efek domino yang ditimbulkan. Seperti naiknya harga sembako, meningkatnya biaya transportasi dan biaya produksi. Sehingga daya beli masyarakat akan menurun yang mengakibatkan sektor UMKM terkena imbas yang pada akhirnya akan menambah jumlah angka kemiskinan. 

Faisol menambahkan pemerintah telah mengemban amanah rakyat sehingga sudah sepantasnya berkewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga : Tumbuh Positif, Bank Jatim Raih Indonesia Top Bank Awards 2022

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sosial yang lain tidak menyelesaikan masalah dan hanya bersifat sementara. Terlebih data penerima bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran...

Baca Selengkapnya