Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian cara Dinkop UMTK Kota Kediri  Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Koperasi

JATIMTIMES - Sebanyak 40 pengurus koperasi wanita di Kota Kediri mengikuti sosialisasi kebijakan peraturan perkoperasian, Selasa (23/8) di Ruang Pertemuan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri.

Terselenggaranya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan serta pemahaman tentang peraturan perkoperasian serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus dalam pengelolaan koperasi. Hal ini dituturkan Bambang Priyambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri.

Baca Juga : Warga Kelahiran 17 Agustus 2022, Dispendukcapil Kota Kediri Beri Kejutan Spesial

“Saya yakin koperasi wanita bisa lebih berkembang, namun untuk berkembang ada peraturan khusus yang harus dipahami. Untuk itu, sosialisasi hari ini kita fokuskan untuk Koperasi Wanita. Dengan harapan, ke depan koperasi wanita bisa berkembang, dan bisa menjadi koperasi konvensional pada umumnya seperti koperasi simpan pinjam yang lain,” terangnya.

Bambang melanjutkan, sosialisasi kali ini lebih ditekankan tentang peraturan dalam koperasi simpan pinjam. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang dijalankan Koperasi Wanita selama ini yang hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam.

“Kita berikan pemahaman tentang peraturan khusus koperasi simpan pinjam, karena di Koperasi Wanita hanya bergerak di simpan pinjam dan tidak bergerak di bidang usaha lain, jadi materinya lebih difokuskan kesana,” jelasnya.

Sebagai upaya menjaga eksistensi koperasi Wanita, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan UMTK juga telah melakukan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian kesehatan koperasi, mengadakan bimtek pengawasan koperasi, sosialisasi kebijakan peraturan perkoperasian, pertemuan/Rapat Koordinasi serta revitalisasi koperasi.

“Saya ingin yang ada disini dikembangkan, kita nilai kesehatannya seperti apa dan akan kita fasilitasi semaksimal mungkin. Alhamdulillah semua sudah punya legalitas, sudah berbadan hukum, NIB, dll tinggal memantapkan dan memahami lagi peraturan khusus tentang koperasi simpan pinjam,” terang Bambang.

Baca Juga : Baca Selengkapnya