Kuatkan Kerja Sama, Pencurian Kayu di Kawasan Hutan Klakah Nihil

JATIMTIMES - Konflik tenurial dan pencurian kayu hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Klakah mulai berkurang atau bahkan nyaris tidak ada. Ini semenjak Kodim 0821 Lumajang dan Polres Lumajang melakukan kerja sama dengan Perhutani Klakah pada 10 Juni 2022 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) BKPH Klakah Soegiharto Aries Soebagiyo S.T., menurutnya tidak hanya pencurian kayu namun konflik tenurial juga teratasi.

Baca Juga : Capaian Berbagai Proyek Strategis Nasional Berujung Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ia mencontohkan untuk hutan yang ada di Desa Salak Kecamatan Randuagung, Lumajang. Di wilayah ini ada 226 hektare lebih lahan hutan yang banyak dimanfaatkan oleh warga. Ada yang ditanami sengon atau tanaman lainnya dan ini menjadi rebutan bahkan ada yang sudah merasa memiliki lahan hutan tersebut sehingga diperjual belikan antara warga.

“Dandim terjun langsung ke Desa Salak untuk melakukan sosialisasi penyelesaian tenurial yang ada di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Klakah, Dandim mengajak kami bersama LMDH Tani Barokah Desa Salak, Kades, Muspika, bahkan mengajak BPN yang menjelaskan bahwa itu adalah tanah negara yang tidak bisa diperjual belikan,” ungkap Aries.

Dandim 0821/Lumajang Letkol Gunawan Indra Y. T., S.T., M.M., saat itu menjelaskan, pemerintah memberikan pemanfaatan asetnya kepada masyarakat hanya sebatas pemanfaatan untuk mengelola lahan. Yang perlu diingat adalah tanahnya milik negara, tidak diberikan sebagai hak milik yang bisa diperjual belikan.

“Waktu itu dijelaskan pula bahwa warga penggarap atau pemanfaat lahan hutan tetap mendapatkan haknya, keterlibatan mereka tetap seperti sediakala namun ditegaskan harus sesuai aturan, mulai dari menanam, memanen tidak seenaknya sendiri,” ujar Aries.

Perhutani bersama Kodim 0821 dan Polres Lumajang juga menertibkan penanaman sengon yang dilakukan secara liar. Penertiban ini dimaksudkan agar warga paham sehingga tidak merusak lingkungan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya