DPRD Kabupaten Malang Khawatir PMK akan Munculkan Dampak Sosial
Reporter
Riski Wijaya
Editor
A Yahya
24 - Jul - 2022, 01:31
JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang masih terus menyoroti penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang. Sebab, akibat wabah tersebut, ribuan ternak di Kabupaten Malang banyak yang mati dan dipotong paksa.
Hal tersebut juga membuat mayoritas masyarakat di wilayah Malang Barat yang meliputi Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon harus gigit jari. Karena sapi perah yang menjadi andalan dari hasil susunya, mati akibat terpapar PMK.
Baca Juga : Ditanya Soal Cabup Lumajang, H. Idris Marzuqi: Saya Fokus Pileg dan Menangkan AHY
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodiqul Amin mengatakan, saat ini masyarakat di wilayah Malang Barat telah banyak yang merugi karena sapinya mati. Selain itu, koperasi yang menjadi unit kerja pengumpul dan pengolah susu sapi, juga banyak yang merugi.
Karena menanggung biaya operasional yang tak diprediksi. Seperti pengobatan yang cukup besar, dan tetap membeli susu hasil perah yang tak dapat diolah atau diproduksi.
"Saat ini dampak ekonomi yang sedang kita kalkulasi. Karena nanti dampak ekonomi itu akan terlihat di bulan Agustus dan September," ujar Amin.
Menurutnya, pada Agustus dan September mendatang akan kembali terjadi penurunan. Baik dari populasi ataupun dari produktivitas susu sapi. Sebab, dari pantauannya, penyebaran wabah PMK masih terjadi cukup luar biasa.
"Andaikan ada pemulihan sapi yang sakit, produktivitasnya sudah tidak 100 persen, maksimal hanya 70 persen. Hal itu bisa terlihat dari ternak yang bulan Mei Juni lalu belum terpapar, saat ini sudah terpapar. Itu kondisinya saat ini," terang politisi Partai NasDem ini.
Dirinya berpendapat bahwa jika dampak ekonomi yang saat ini terjadi tidak segera tertangani secara lebih serius, yang dikhawatirkan adalah kemungkinan munculnya dampak sosial. Sebab, dimungkinkan akan banyak pengangguran yang muncul.
"Orang itu, kalau sudah kesulitan mencari hidup dan memutar ekonominya, kan jadi banyak pengangguran. Apalagi wilayah Malang Barat ini sebagian besar adalah peternak, bisa jadi banyak pengangguran. Berpotensi, juga ada kriminalitas," terang Amin.
Dengan kondisi tersebut, dirinya menyayangkan jika hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum mengucurkan anggaran untuk penanganan PMK...