Wabah PMK Dianggap Meresahkan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Pemerintah Tetapkan Status Pandemi

JATIMTIMES - Menjelang Idul Adha wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang sapi milik peternak di Tanah Air semakin meresahkan. Data Kementerian Pertanian per 2 Juni menunjukkan wabah PMK telah tersebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Fakta ini harus dijadikan pemerintah agar lebih serius menangani masalah PMK ini.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan, wabah PMK yang meluas ini seharusnya dinyatakan sebagai pandemi agar ada keseriusan dalam penanganan PMK. Wabah ini, kata Muzani, juga telah merugikan para peternak rakyat karena ratusan sapi mereka mati akibat PMK dan masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani.

Baca Juga : Polres Lakukan Penyekatan Sapi di Beberapa Jalan Masuk Lumajang

“Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Lanjutnya, misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK. "Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," imbuh Muzani.

Sekjen Gerindra itu juga mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha. Jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harus sehat dan bebas PMK. Sebab, daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril.

"Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapinya terjangkit PMK. Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi aman dari PMK. Termasuk penyemprotan kandang secara masal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalirsir," jelas Muzani.

Jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran...

Baca Selengkapnya