Pemkot Batu Respons Positif 3 Raperda dari DPRD

JATIMTIMES - DPRD Kota Batu telah mengajukan tiga raperda (rancangan peraturan daerah) kepada Pemkot Batu. Tiga raperda tersebut yakni Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pemkot Batu pun memberikan tanggapan terkait tiga raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Batu dalam rapat paripurna yang dilakukan secara virtual di lantai 5, Balai Kota Aming Tani, Kamis (2/6/2022) sore.

Baca Juga : Antisipasi PMK dan Pengiriman Hewan Ternak, Polres Batu Sekat 3 Titik

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, hadirnya Perda Retribusi PBG dapat meminimalisasi potensi hilangnya pendapatan daerah dari retribusi PBG. Juga menjaga kesinambungan penyediaan layanan PBG oleh Pemkot Batu sehingga penyediaan pelayanan perizinan bangunan gedung di daerah kepada masyarakat tidak terganggu.

“Perda Retribusi PBG ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepada masyarakat dan dunia usaha,” kata  Punjul.

Perda Retribusi PBG nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk pembangunan gedung yang aman, tertib administrasi, dan tertib secara teknis. Selanjutnya berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

Soal Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Punjul menanggapi raperda ini memiliki muatan strategis untuk perlindungan lingkungan hidup di Kota Batu sebagai area hulu DAS (daerah aliran sungai) Brantas dan hutan. Raperda ini dapat memberi rambu-rambu dan kontrol dalam perlindungan lingkungan hidup dan penyelenggaraan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup.

“Dengan begitu, dapat memberikan jaminan atas kualitas lingkungan hidup sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” tambah Punjul.

Baca Juga : Baca Selengkapnya