Fraksi Gerindra Apresiasi Predikat WTP Pemprov Jatim, Terkait Kemiskinan Ini Catatannya
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
Dede Nana
26 - May - 2022, 04:12
JATIMTIMES - Pemprov Jawa Timur meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada tahun anggaran 2021. Status WTP itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021. Ini WTP ke 11 yang diraih Pemprov Jatim, 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Atau 3 kali berturut-turut di era Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim mengapresiasi capaian predikat opini WTP tersebut. Menurutnya, ini berkat kerja keras seluruh ASN Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah.
Baca Juga : Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua MK Digelar Hari Ini dengan Konsep Adat Jawa
"Capaian predikat WTP ini tentu berkat kerja keras seluruh ASN pemprov di bawah komando Gubernur Khofifah. Fraksi Gerindra tentu mengapresiasi capaian ini," tegas politikus muda Gerindra yang akrab disapa Gus Mufa usai paripurna DPRD Jatim.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengakui ada sejumlah catatan yang diberikan BPK RI kepada Pemprov Jatim, diantaranya soal kemiskinan. Namun menurutnya, masalah kemiskinan di Jatim tidak semata-mata tanggungjawab Gubernur Khofifah.
Sebab, lanjut Fawait, justru faktanya mayoritas kemiskinan itu ada di pedesaan, terutama di area perkebunan dan hutan yang pengelolaannya berada pada pemerintah pusat atau BUMN. Karena itu perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Saya kira apa yang dilakukan Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah on the track. Bahkan di saat pandemi sedang tinggi-tingginya, Pemerintah Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Bahkan tertinggi secara nasional," ujar Fawait.
Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini mengungkapkan perlunya sinergitas yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu BUMN yang mengusai hutan dan perkebunan seperti PTPN dan Perhutani harus memberi support kepada Pemprov Jatim untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
