Podcast Deddy Corbuzier Undang Pasangan LGBT Tuai Polemik, Mahfud MD: Mau Dijerat UU Nomor Berapa?

JATIMTIMES - Konten podcast Deddy Cirbuzier kembali menjadi sorotan usai mengundang pasangan LGBT yang ditayangkan di kanal YouTubenya. Bahkan, Deddy mendapatkan banyak kritik sampai-sampai Deddy menghapus video itu dan minta maaf atas kegaduhan yang timbul.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menyoroti kasus tersebut. Mahfud menyatakan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) maupun pihak yang menyiarkan tayangan LGBT belum dilarang oleh hukum di Indonesia.

Baca Juga : 32 Gepeng, Anjal Diamankan Saat Ramadan dan Lebaran di Kota Batu, 90 Persen Asal Luar Kota

Hal itu ia sampaikan saat merespons pernyataan mamtan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Twitter terkait polemik konten di YouTube  Deddy Corbuzier soal LGBT tersebut. 

"Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi, ini bukan kasus hukum," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, dikutip Rabu (11/5/2022). 

Mahfud menilai saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang dapat menjerat pidana kelompok LGBT. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan seluruh nilai-nilai terkandung dalam Pancasila maupun agama belum semuanya menjadi produk hukum di Indonesia.

Ia lantas mencontohkan bahwa Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia nilai berketuhanan. Kendati demikian, di sisi lain, tak ada orang yang dihukum karena tak bertuhan atau ateis di Indonesia.

"Mengapa? Ya karena belum diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama," sambung Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, berdasarkan asas legalitas, seseorang yang bisa dijerat sanksi hukum jika sudah ada produk hukumnya. Jika belum ada produk hukum, maka sanksinya sekadar sanksi otonom atau sanksi moral.

"Seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa dan lainnya. Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyak ajaran agama yang belum menjadi hukum," lanjut Mahfud. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya