Tuntas Desa, Mas Dhito Dorong Penanganan Bedah Rumah Tak Lagi Menyebar

JATIMTIMES - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta penanganan rehabilitasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Kementerian PUPR maupun dari pembiayaan pemerintah daerah tidak lagi dilakukan menyebar. 

"Saya meminta di tahun 2022 ini mulai sekarang atau mungkin selambat-lambatnya 2023 harus mulai, bahwa BSPS ini sudah tidak bisa lagi nyebar. Jadi tuntas desa dulu, kayak yang terjadi di Desa Medowo, Kandangan itu tuntas satu desa," kata Mas Dhito.

Baca Juga : Sambut Idul Fitri 1443 H, KPwBI Jember Siapkan Uang Rp 4,98 T

Dengan kebijakan Mas Dhito itu, data rumah tidak layak huni (RTLH) dari desa yang sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pengerjaannya diharapkan dapat dituntaskan berbarengan baik itu dari program pusat maupun daerah. Dalam hal ini, baik kategori rumah rusak ringan, sedang, maupun berat.

Begitu persoalan RTLH satu desa tuntas, baru kemudian pindah ke desa lain. Melalui program  BSPS dari Kementerian PUPR maupun Pemda dan penanganan tuntas desa itu, diharapkan persoalan RTLH yang ada di desa langsung bisa tertangani serentak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Agus Sugiarta menyampaikan, pada 2022 ini pihaknya telah mengusulkan 3000 unit rumah untuk masuk program BSPS ke Kementerian PUPR. Pun begitu sejauh ini diakui belum ada balasan dari Kementerian PUPR terkait usulan tersebut.

"Kemudian untuk RTLH yang nantinya sistemnya BKK (bantuan keuangan khusus) kami ada anggaran di tahun 2022 ini sebesar Rp 6,3 miliar untuk kurang lebih 500 unit rumah," bebernya.

Anggaran Rp 6,3 miliar yang bersumber dari APBD itu diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah kategori ringan dan sedang dengan total bantuan Rp 10 dan Rp 15 juta untuk tiap rumah. Sedang, untuk program BSPS dari Kementerian PUPR untuk penanganan rehab kategori berat dengan nilai Rp 20 juta tiap rumah. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya