Sempat Terjadi Gesekan, Massa Aksi HMI Cabang Malang Akhirnya Ditemui Waka DPRD Rimzah

JATIMTIMES - Sempat terjadi gesekan antara aparat kepolisian dengan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang dengan dibumbui aksi bakar ban, akhirnya perwakilan pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah datang menemui massa aksi.  

Sebelumnya, telah ada tiga anggota DPRD Kota Malang yang merupakan alumni HMI turun dan menemui langsung massa aksi. Yakni Harvad dari PDI Perjuangan, Suryadi dari Partai Golkar dan Gagah Soeryo Pamoekti dari Partai NasDem. Massa aksi pun menolak keras dan ingin ditemui oleh pimpinan DPRD Kota Malang. 

Baca Juga : Keren, Mahasiswa Unisma Jadi Finalis Aksi Indonesia 2022

Dalam aksinya, massa dari HMI Cabang Malang membawa dua tuntutan. Pertama, menuntut Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi untuk dicopot karena dianggap tidak mampu mengelola dan mengontrol harga minyak goreng. Kedua, menuntut adanya transparansi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang. 

Merespons dua tuntutan utama dari massa aksi HMI Cabang Malang, Rimzah mengatakan telah menerima pernyataan sikap dari HMI Cabang Malang. Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, bahwa pihaknya yang di daerah selalu menjalin sinergi dengan anggota legislatif di provinsi hingga ke pusat. 

"Adapun usulan atau aspirasi, gagasan dari njenengan semua yang tidak bisa kami putuskan, akan kami terima dan kami teruskan kepada pimpinan kami di pusat," ungkap Rimzah di hadapan massa aksi, Selasa (22/3/2022). 

Selain itu, terkait poin tuntutan kedua mengenai transparansi anggaran pokir anggota DPRD Kota Malang, Rimzah mempersiapkan para massa aksi untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pengurus RT/RW di seluruh wilayah yang ada di Kota Malang. Pasalnya, permasalahan pokir yang ada di Kota Malang sudah disalurkan semuanya. 

"Pada saat itu tidak bisa diakomodir sama musrenbang, kami mengajukan melalui pokok pikiran DPRD Kota Malang dan kami hanya mengusulkan. Pada saat usulan kami sudah kami laporkan ke eksekutif, eksekutif bisa menerima ataupun menolak. Karena yang penting mereka melihat urgensi di Kota Malang," jelas Rimzah. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya