AHY ke Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu: Jangan Memanipulasi Suara Rakyat

JATIMTIMES - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengkritisi soal big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai dalil penundaan pemilu 2024.

Dalam hal ini, AHY mempertanyakan keabsahan big data yang dimiliki Luhut. Lantaran big data itu diklaim bertentangan dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan data sebaliknya. 

Baca Juga : Pemerintah Tetapkan Harga Minyak Goreng Curah Disubsidi agar Jadi Rp 14 Ribu

AHY lantas mengingatkan Luhut agar tidak bermain-main dan memanipulasi suara rakyat. "Dicek dong harusnya, dari twitter, yang aktif cuma 10 ribuan artinya cuma 0,05 persen itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Buzzer emang nggak bekerja?" ujar AHY. 

"Artinya sekali lagi rakyat yang mana, marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat. Memanipulasi data dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat," tambah AHY.

Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan arahan di hadapan kadernya usai prosesi pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

AHY juga mempertanyakan konstitusionalitas yang diklaim para pihak pengusul wacana penundaan pemilu tersebut melalui amandemen. Ia meyakini, meski UUD bukan kitab suci, namun wacana itu telah mengkhianati reformasi dan demokrasi. 

AHY dengan tegas menolak wacana tersebut sebab dinilai hanya direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Seperti diketahui, Luhut sebelumnya mengklaim memiliki big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya bahkan diklaim merupakan para pemilih sejumlah partai besar yaitu Gerindra, PDIP dan Demokrat.

Jubir Luhut tidak bisa buka soal klaim big data

Di sisi lain, jubir Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan dirinya tidak bisa membuka soal klaim big data soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu adalah data internal mereka.

"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi...

Baca Selengkapnya