Putusan MA Korting Vonis Eks Menteri Edhy Prabowo Tuai Polemik
10 - Mar - 2022, 05:59
JATIMTIMES - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Alasan MA, yakni karena Edhy dinilai berkelakuan baik selama menjadi menteri dengan membuka keran ekspor benur.
Kecaman pun berdatangan atas putusan MA tersebut. Salah satunya yakni datang dari Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo.
Baca Juga : Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, PBNU Angkat Bicara hingga Kutip Surat Al-Baqarah
Ariyo Bimmo menilai jika putusan tersebut bisa menjadi preseden buruk, suatu putusan dengan alasan yang mengada-ada.
"Bagaimana mungkin jabatan yang baru diemban sekitar 1 tahun dan kemudian ditangkap ketika selesai membelanjakan uang hasil korupsinya dikatakan telah bekerja dengan baik? Indikatornya apa? Maaf Yang Mulia, ini putusan Mahkamah Agung yang semestinya membentuk yurisprudensi hukum nasional," kata Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).
Edhy diketahui terjaring OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat (AS) pada akhir 2020. Ia menerima suap terkait izin ekspor benur.
PSI melihat putusan itu memperpanjang daftar vonis rendah koruptor yang terjadi sepanjang 2021-2022 mulai Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, Julian Batubara, RJ Lino dan terakhir Azis Syamsuddin yang hanya divonis 3,5 tahun penjara.
"Sirna sudah asa akan hadirnya seorang Artidjo Alkotsar baru di Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung harus bekerja keras untuk bisa menghadirkan kembali wajah Mahkamah Agung yang menyeramkan bagi koruptor," tukas Bimmo.
PSI juga melihat putusan ini bermuatan politis, ketika pidana tambahan pencabutan hak politik dikurangi dari 3 tahun (putusan banding), menjadi 2 tahun.
"Duh, semoga tidak pernah terjadi ada menteri yang mantan koruptor. Sementara di negara lain, menteri yang baru terindikasi korupsi mundur, disini harus tertangkap dulu baru diberhentikan. Sangat menyedihkan," tambah Bimmo.
Sementara, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel turut mengecam putusan MA. Menurut Reza, korupsi menurunkan kepuasan kerja.
Ketika kepuasan kerja itu turun, maka kinerja pun akan anjlok. Begitu pula, korupsi akan membawa organisasi ke situasi tidak efektif dan kurang produktif...
