Politikus PKB Heran MUI Kerap Jadi Komentator Politik

JATIMTIMES - Waketum PKB yang juga anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid turut mengkritik Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan yang menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) blunder soal ciri-ciri kriteria penceramah radikal. 

Jazilul lantas meminta Amirsyah untuk diam dan tidak membuat situasi semakin panas.

Baca Juga : Jenazah akan Berubah Jadi Gedebok Pisang karena Tumbal? Ini Kata Indigo Om Hao

"Lebih baik diam, dari pada ngomongin, apalagi ngomporin perkara yang bukan tugas dan kewenangannya," ujar Jazilul. 

Ia kemudian mengatakan Sekjen MUI mulai keluar dari tugasnya karena tidak memiliki tugas untuk mengawasi BNPT. Jazilul menjelaskan MUI seharusnya membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, bukan malah sebaliknya.

"MUI tidak memiliki tugas mengkritik dan mengawasi BNPT, apalagi seakan 'menyesatkan' kriteria dari lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan terorisme," kata Jazilul.

Ia pun heran dengan MUI yang kerap menjadi komentator politik. Jazilul mengatakan MUI sepertinya sudah tidak mencerminkan penasehat agama.

"Selama ini, saya pandang MUI jadi komentator politik, bukan penasehat agama, apalagi sebagai pencerah umat," imbuh Jazilul. 

Seperti diketahui, sebelumnya Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengkritik 5 ciri penceramah radikal yang disampaikan BNPT. Amirsyah menyebut langkah BNPT itu blunder.

Kritik itu disampaikan Amirsyah melalui keterangan tertulis berjudul 'Blunder Kriteria Radikal Ala BNPT' pada Selasa (8/3/2022). Ia mengkritik satu per satu dari 5 kriteria yang disampaikan BNPT.

"Pertama, BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kriteria pertama ini blunder karena tidak paham pada ajaran Islam seperti khilafah," kata Amirsyah.

Ia lantas menyinggung ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme yang tidak pernah dijelaskan secara jujur. Selain itu, lanjut Amirsyah, paham-paham lain yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk tak pernah disebut bertentangan dengan Pancasila.

"Terkait khilafiah dan jihad Ijtima' (2021) MUI memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memahami Jihad dan khilafah tidak dipandang negatif, karena Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII, MUI menegaskan nilai-nilai kesungguhan (jihad) dan kepemimpinan (khilafah) adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat dan bangsa," ujar Amirsyah...

Baca Selengkapnya