Sikapi Usulan Pembentukan Fraksi Baru,  DPRD Banyuwangi akan Konsultasi ke Kemendagri

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait rencana pembentukan fraksi baru di DPRD Kabupaten Banyuwangi minggu lalu. Dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Menurut H M Ali Mahrus, salah seorang Wakil Ketua Dewan yang menjadi pimpinan dalam agenda konsultasi ke Pemprov Jatim,  dari hasil pertemuan yang dilakukan ada perbedaan penafsiran peraturan ada dua istilah gabungan fraksi  dan fraksi bergabung.

Baca Juga : Pastikan Stok Sembako Cukup, Dinas Perindag Lumajang Imbau Warga Tak Panic Buying

”Hasil konsultasi yang kami lakukan, ketika gabungan fraksi tidak boleh karena bersifat tetap dan berlaku sampai dengan akhir masa bakti DPRD Banyuwangi. Hanya yang perlu diperbaiki sebutan fraksi harus satu nama dan hal tersebut yang butuh kajian lebih mendalam,” jelas H M Ali di ruang kerjanya Senin (07/03/2022).

Sesuai dengan tata tertib (Tatib) yang ada di DPRD Banyuwangi, lanjut dia,  satu fraksi minimal jumlah anggotanya sama dengan jumlah komisi yang ada. Di lembaga dewan Banyuwangi ada empat komisi sehingga satu fraksi minimal jumlah anggotanya empat orang.

Gabungan fraksi adalah di mana masing-masing fraksi tidak layak menjadi satu fraksi tersendiri akhirnya bergabung misalnya fraksi PKS dan fraksi Hanura, tambah anggota DPRD asal Dapil 2 Banyuwangi itu.

H Ali Mahrus menambahkan, kemudian ada istilah fraksi bergabung, di mana satu fraksi yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sendiri bergabung dengan fraksi lain yang layak membentuk satu fraksi sendiri. Kenyataan yang ada di DPRD  Banyuwangi adalah fraksi bergabung, di mana PKS menjadi satu fraksi dengan Gerindra dengan nama Fraksi Gerindra Sejahtera. Kemudian Hanura bergabung dengan Fraksi Golkar dengan nama Fraksi Golkar-Hanura.

Politisi asal PKB itu menuturkan pihaknya akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat karena Undang-undang (UU) ada multi tafsir sehingga pihaknya akan melakukan kosultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mendapatkan aturan yang lebih valid.

“Sehingga terkait rencana pembentukan fraksi baru di DPRD Banyuwangi para ketua fraksi yang ikut ke Pemprov menginginkan konsultasi lanjutan agar bisa clear...

Baca Selengkapnya