Muncul Gagasan Cak Imin Tunda Pemilu 2024, Begini Kata Pengamat Politik UB
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
A Yahya
25 - Feb - 2022, 01:45
JATIMTIMES - Nama Muhaimin Iskandar, kembali jadi sorotan. Hal ini setelah pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini disampaikannya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.
Dilansir dari tempo, pihaknya beralasan Pemilu kerap menyebabkan stagnasi ekonomi, di mana para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Selain itu, menurut Muhaimin, adanya transisi kekuasaan berimbas pada ketidakpastian ekonomi. Pemilu menurutnya juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik.
Baca Juga : Ubah Personel Komisi dan Fraksi, DPRD Banyuwangi Konsultasi ke Mendagri
Tiga kondisi ini, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Sebab, para pelaku usaha maupun ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.
Menanggapi gagasan tersebut, Pengamat Politik UB, Wawan Sobari menegaskan, jika gagasan ini sangatlah kontroversial. Gagasan ini merupakan gagasan yang jelas merubah konsitusi. Konstitusi telah jelas mengatakan bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun.
"Kalau ditunda, masa ada presiden sementara, atau diambil alih oleh MPR, nggak mungkin. Itu sangat kontroversial karena sangat beresiko terhadap perubahan konstitusi. Penafsiran konsitusi nanti malah tambah susah lagi. Perubahan konstitusi membutuhkan perdebatan dan waktu yang panjang. Ini sudah keluar dari paham umum yang dipegang sistem politik di Indonesia," jelasnya, Kamis (23/4/2022).
Di sisi lain, selain hal ini beresiko, dikaitkan dengan perekonomian, gagasan ini tidaklah sejalan. Sebab, menurut Wawan jika perkonomian dan politik selama ini telah berjalan sendiri-sendiri. Pengaruh seperti kekhawatiran Muhaimin, hingga memunculkan gagasan tersebut, tidaklah besar. Justru di situ, dikatakan Wawan sebenarnya malah terdapat belanja politik.
Baca Juga : Baca Selengkapnya
