Pergantian AKD Sempat Deadlock di Rapat Paripurna Internal DPRD Banyuwangi  

JATIMTIMES – Gelaran Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di Komisi dan Bapemperda, 21 Februari 2022 berlangsung alot bahkan sempat terjadi deadlock. Sehingga pimpinan sidang memutuskan rapat diskors sekitar 60 menit untuk memberikan kesempatan peserta melakukan lobi-lobi politik.

Rapat Paripurna Internal DPRD tersebut dipimpin langsung oleh  I Made Cahyana Negara Ketua DPRD Banyuwangi pada awalnya berjalan lancar dan semua peserta sepakat perubahan-perubahan personel komisi maupun yang ada pada AKD yang lain.

Baca Juga : Yudi Latif: Kebangsaan Kita Dapat Tekanan dan Tarikan Globalisasi, LDII Bisa Ambil Peran Jaga Kebangsaan

”Ada dinamika yang berkembang terkait penggabungan fraksi yang perdebatan akibat perbedaan penafsiran tata tertib yang ada. Sebagian berpendapat fraksi tetap perkara anggota berubah silahkan karena fraksi ditetapkan sejak dilantikan sampai masa keanggotaan berakhir, ucap Made.

Lanjutnya, ada yang berpendapat apabila tidak diatur boleh berubah setelah dua tahun setengah. "Tetapi tidak diatur tidak boleh bergabung yang diartikan oleh sebagian boleh. Sehingga terjadi debatable,” imbuhnya.

Akhirnya terjadi kesepakatan dari para peserta rapat, DPRD Banyuwangi untuk fraksi berjalan seperti tahun sebelumnya sambil melakukan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Dengan catatan apabila Mendagri memperbolehkan untuk menggabung dengan fraksi lain maka akan dilakukan kocok ulang karena ada beberapa fraksi yang masuk. Kalau tidak boleh maka tetap seperti yang diputuskan hari ini,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Selanjutnya terkait perubahan pimpinan/personel  AKD yang ada (Komisi dan Bapemperda) menurut Made, ada beberapa namun dia tidak hapal nama setiap orangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Februari 2022 ini pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi sudah memasuki separuh masa bakti atau dua setengah tahun dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Menurut Made, saat ini pihaknya menunggu surat usulan penyegaran dan rolling personel dari partai politik yang memiliki wakil di lembaga dewan...

Baca Selengkapnya