Ketua DPRD Gresik Minta Pemerintah Ikut Tangani Pencegahan Narkoba 

JATIMTIMES - Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir meminta pihak eksekutif ikut mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Gresik. Pasalnya, setiap tahun pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat.

Bahkan, transaksi barang haram tersebut sudah masuk ke pelosok desa. Terutama di wilayah perbatasan dengan Surabaya. Seperti di Gresik selatan. Sasarannya berbagai kalangan.

Baca Juga : Respons Orangtua Ainun Najib Putranya Diminta Pulang Jokowi hingga Perkiraan Gajinya di Singapura

"Kami terus mendorong pemerintah untuk bersama sama melakukan pencegahan. Karena ini bukan hanya tugas BNN dan polisi saja," kata Qodir saat menjadi narasumber di workshop penguatan kapasitan kepada insan media untuk mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Kamis (3/2/2022) kemarin.

Politisi asal Gresik selatan itu menyebut, penanganan kasus narkoba di Gresik tidak bisa hanya dikerjakan oleh BNN saja. Pemerintah harus hadir dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba.

Apalagi, Gresik yang menjadi kawasan penyangga ibu kota Jawa Timur, merupakan surga bagi pengedar barang terlarang. Hal itu dibuktikan bahwa Gresik masuk menjadi kota hitam di Jawa Timur.

"Ini harus menjadi atensi bersama. Supaya penanganan kasus narkoba semakin masif. Sebagai bentuk keprihatinan, maka muncul Perda 11 tahun 2020 tentang fasilitasi pencegahan narkotika.

"Perda ini harus diimplementasikan hingga pelosok desa. Karena sampai saat ini pemerintah masih lemah dalam pencegahan kasus narkoba," imbuhnya.

Pihaknya juga mendorong Pemda Gresik agar menyusun program dan kegiatan pencegahan narkoba pada RKPD dalam APBD setiap tahunnya. Hal ini supaya, perencanaan program pencegahan agar tertata sistematis.

Baca Juga : Baca Selengkapnya