Trending Twitter #TolakIbuKotaBaru, MPR hingga Politisi Ambil Suara

JATIMTIMES - Rencana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur hingga kini masih mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, pagi ini #TolakIbuKotaBaru ramai di lini massa Twitter.

Dari pantauan JatimTIMES sudah sebanyak 7.630 tweet yang ikut menyuarakan tagar tersebut. Salah satunya, bahkan dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Baca Juga : City Tour Soekarno Sukses Digelar di Kota Mojokerto, Harapannya Jadi Ikon Jatim

Dalam cuitannya berisi pendapatnya mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yang dinilai belum relevan jika dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini. Cuitannya itu dilengkapi dengan pemberitaan pendapat para ahli dan pakar-pakar.

"Tolak Ibu Kota Baru, Emil Salim: Covid-19 Belum Selesai. Ini juga kritik dari banyak pakar, spt Herdiansyah H, Dosen Fak Hukum Univ Mulawarman KalTim. #TolakIbukotaBaru," salah satu cuitannya.

Tak hanya itu, ia juga membandingkan akan kondisi negara tetangga yang memindahkan Ibu Kota Negara namun tidak berhasil. Hal inilah yang diharapkan tidak menjadikan pemerintah buru-buru untuk pindah, mengingat kondisinya pun masih pandemi. Bahkan, persiapan akan tempat dinilai juga bermasalah.

"Mynmar&Malaysia sudah pindahkan Ibukotanya,tapi tidak pd masa pandhemi, itupun dinilai gagal. Indonesia?Di saat Pandhemi masih berlangsung, malah ngotot bikin IKN baru. Banyak Pakar menolak. Krn Tak Prioritas, Penyiapannya Jg Bermasalah. #TolakIbukotaBaru," tulisnya.

Selain itu, masih banyak cuitan akan tagar tersebut. Seperti dari akun @malakmalakmal, yang juga menyuarakan penolakan. Alasannya, hutan di Kalimantan sudah banyak yang rusak, kondisi banjir juga terjadi sama saja dengan DKI Jakarta.

"Hutan di Kalimantan itu sekarang aja udah rusak, dan perbaikannya nyaris gak keliatan. Efeknya pun sudah keliatan jelas, sejak akhir tahun kemarin sudah banjir. Terus ibukota mau dipindahin ke sana? Ada apa sih sebenarnya? #TolakIbukotaBaru," katanya.

Pendapat lainnya, banyak bermunculan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang cukup andil untuk menyuarakan penolakan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya