Kompak, Warga dari 3 Kecamatan Unjuk Rasa di Kantor BPN, Minta Hapus Nomor NIB PT PKHI 

JATIMTIMES - Persoalan kepemilikan tanah milik warga tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan menjadi soal yang tak terselesaikan. Dari tiga kecamatan itu, diantaranya Kecamatan Labang, Kamal dan Socah. 

Akibatnya, puluhan warga mendatangi kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Kabupaten Bangkalan, Senin (13/12/2021). Kedatangan mereka ke kantor BPN itu, meminta untuk menghapus sistem Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) PT Semen Madura yang saat ini berubah menjadi PT Perkasa Krida Hasta Indonesia (PKHI). Pasalnya, di sana terdapat beberapa unsur saat melakukan pembelian tanah, seperti adanya mafia tanah. 

Baca Juga : 17 Pengendara di Ngawi Terjaring Operasi Yustisi

"Dalam pembebasan lahan, pembayarannya tidak selesai. Banyak masyarakat yang masih belum menerima pembayaran. Tanah masyarakat sekitar 441 hektare yang dikuasai PT. Semen Madura yang saat ini digantikan oleh PT. PKHI," ungkap Syafik Korlap Aksi Aliansi Pemuda Peduli Hak Atas Tanah Masyarakat. 

Menurut Syafik, sebelumnya masyarakat tidak ingin menjual tanah miliknya. Pasalnya, tanah yang dibeli oleh PT Semen Madura itu menjadi aset masyarakat untuk menyambung hidup. Namun, kata Syafik, mereka dibujuk dengan iming-iming akan dibangun perusahaan dan yang terdampak akan dipekerjakan. 

Meski sudah diiming-imingi demikian, ternyata masyarakat tetap tidak ingin menjual tanahnya. Akan tetapi pihak perusahaan menggunakan preman dan APH, sehingga masyarakat ketakutan dan mau tidak mau tanahnya dijual. 

"Sudah puluhan tahun tanah yang dibeli oleh perusahaan itu sampai saat ini ada sebagian tanah yang tidak dibayar. Kurang lebihnya mencapai 441 hektare dari 3 kecamatan itu," tuturnya. 

Selain itu dia menjelaskan, dari pengajuan NIB tanah oleh PT. PKHI, banyak tanah masyarakat yang tidak termasuk dalam pembebasan lahan diklaim dan diproses NIB-nya. 

"Banyak tanah warga yang dianggap milik PT. PKHI. Karena dalam proses pengukuran ahli waris dari tanah tak dilibatkan. Sehingga tanah yang tidak dijual masuk dalam NIB-nya," tambah dia. 

Akibatnya, masyarakat yang mau mengurus SHM tidak bisa karena terkendala hal itu. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar BPN menghapus NIB PT PKHI. "Karena tanah yang dibiarkan begitu saja sudah mencapai 40 tahun lebih dan banyak tanah masyarakat yang diklaim sebagai tanah PT PKHI," kata dia mendesak BPN. 

Menanggapi hal itu, Kasie Survey dan Pemetaan Baliyo Mulyono mengatakan, memang sudah ada laporan terkait tanah masyarakat yang masuk dalam NIB tanah PT. PKHI. Selain itu, saat ini dia akan melakukan pencarian data dalam waktu 1 minggu.

"Kami akan cari data-datanya dulu," ujarnya. 

Baca Juga : PWNU Jatim Angkat Bicara soal Kasus Herry Wirawan Perkosa Santri, Rekomendasikan Hukuman Mati

Memang, lanjutnya, jika didalami dan masuk dalam NIB tanah PT. PKHI tidak bisa diproses pengajuan SHM. "Kalau mau diselesaikan, bisa musyawarah atau melalui tata usaha negara," jelasnya. 

Terkait tuntutan NIB dihapus, Muryono mengaku belum ada produk hukumnya. Namun jika ada kendala terkait sengketa maka tidak bisa diproses secara lanjut. "Jika ada kendala maka tidak bisa diproses, baik dari PT PKHI ataupun masyarakat," sambungnya. 

Masalah tanah masyarakat yang diklaim sebagai milik PT PKHI akan di proses, karena menurut Muryono, jika masih ada hak lain di atasnya. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, dirinya mengaku akan melakukan musyawarah.

"Selama ini sudah ada laporan dari masyarat," pungkasnya. 

Sekedar diketahui, aksi dari masyarakat ini sudah yang kedua kalinya di depan kantor BPN Bangkalan dengan tuntutan yang sama karena tidak ada tanggapan serius dari pihak BPN.