PDIP dan Partai Demokrat Kembali Saling Sindir, Rapat Era Pemerintahan SBY Jadi Pemicu

JATIMTIMES - PDIP dan Partai Demokrat  kembali terlibat saling sindir. Rapat era pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut menjadi pemicunya.

Saling sindir berawal saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka webinar bertajuk 'Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata', yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021). Awalnya, Hasto menggambarkan  kepemimpinan Jokowi.

Baca Juga : Dukungan Akademisi dalam Program Kartu Prakerja Jadi Bagian Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi. Dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Hasto, Jokowi memiliki kelebihan dibandingkan presiden RI sebelumnya. Dia menyebut presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat, namun tidak mengambil keputusan.

"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya. Terlalu banyak rapat, tidak mengambil keputusan," sebut Hasto.

Hasto juga menyebut Jokowi berani mengambil keputusan dalam rapat. Keputusan itu lalu dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.

Bahkan, Hasto juga mencontohkan saat Jokowi bersama para pembantunya, antara lain menteri luar negeri, menteri BUMN, menteri kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. Tidak cuma itu. Dalam kerja sama juga didorong kemampuan nasional untuk mampu memproduksi vaksin. 

Hal itu dilanjutkan dengan percepatan gerakan vaksinasi yang dilakukan seluruh elemen negara. Hampir seluruh kementerian, ada yang sangat aktif seperti TNI-Polri, dalam melakukan vaksinasi. Bahkan Badan Intelijen Negara  juga mengambil suatu terobosan vaksinasi door to door. Selain itu, banyak partai politik yang  terlibat vaksinasi, khususnya PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintah...

Baca Selengkapnya