Tanggapi KPK yang Ngaku Siap Kerja Sama dengan IM57+ Institute, Novel Baswedan Cs Sampaikan Syarat ini

JATIMTIMES - KPK membuka opsi kerja sama  Indonesia Memanggil 57+ (IM57+ Institute) yang didirikan oleh Novel Baswedan bersama 56 mantan pegawai KPK yang dipecat setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Perwakilan IM57+ Institute pun menyatakan terbuka atas kerja sama tersebut. 

Kendati demikian, ada syarat yang harus dilakukan jika kerja sama itu dilakukan. Kerja sama itu bisa diawali dengan KPK melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman terkait pemberhentian 58 pegawai KPK.

Baca Juga : Respons Rencana Novel Baswedan Dkk Dirikan IM57+ Institute, KPK Siap Kerja Sama

"Boleh banget KPK bekerjasama IM57+ Institute, mungkin bisa dimulai dengan KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman atas pemecatan 58 pegawai KPK secara sewenang-wenang," kata mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi M. Praswad Nugraha.

Praswad juga mengatakan bahwa memberantas korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara memberantas para pegawainya. KPK harus melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman jika ingin bekerja sama bersifat mutlak.

"Karena korban pelanggaran HAM tidak mungkin bekerjasama dengan pelaku pelanggar HAM," ucap Praswad. 

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko. Menurutnya, IM57+ Institute sebelum menerima tawaran kerja sama akan mengevaluasi manfaat dan risikonya terlebih dulu.

"KPK hari ini juga perlu diperkuat komitmennya memberantas korupsi. Kalau komitmennya kuat tidak ada temuan Ombudsman, Komnas HAM dan tak ada sidang etik ke pimpinan KPK," ujar Sujanarko.

Baca Juga : Alami Insiden pada PON XX, Atlet Gantole Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menanggapi soal berdirinya IM57+ Institute yang didirikan oleh mantan 57 pegawai KPK. Ghufron mengatakan KPK bisa saja bekerja sama dengan IM57+ Institute jika memiliki komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi...

Baca Selengkapnya