Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Target Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2022

JATIMTIMES - Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 Kota Malang masuk dalam pembahasan legislatif. Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang saling memberikan pandangan umum terkait hal tersebut.

Proyeksi target Pendapatan asli faerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Kota Malang yang digelar hari ini (Kamis, 30/9/2021) di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang.

Baca Juga : Okupansi Hotel dan Restoran di Bondowoso Masih 30 Persen

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, proyeksi PAD Kota Malang tahun 2022 dalam KUAPPAS ditargetkan sebesar Rp 1,05 triliun karena pembuatan dokumen diasumsikan pada kondisi pandemi covid-19 yang telah usai. Namun, jumlah tersebut dinilai kurang rasional. Terlebih, target PAD tahun 2021 mengalami penyesuaian menjadi Rp 614 miliar.

"Di KUAPPAS, pendapatan kita di angka Rp 1,05 triliun. Tapi narasumber kita sudah memberikan pandangan bahwa ini terlalu ambisius karena pendapatan yang sekarang cuma di angka 614 miliar (PAD) dan di 2022 melonjak di Rp 1,05 triliun. Itu tidak rasional," ujarnya.

Karena itu, dalam RAPBD tahun 2022, target PAD dilakukan penyesuaian menjadi Rp 744 miliar. Tetapi, angka tersebut juga masih akan dikaji mendalam. Sebab,  target tersebut memengaruhi anggaran di masing-masing perangkat daerah (PD).

"Sehingga dirasionalisasi di angka Rp 700-an miliar, ini yang kita perdalam. Otomatis, PD-PD mengalami pengurangan-pengurangan. Karena pendapatan yang luar biasa drastis itu tiba-tiba diturunkan 25 persen, berarti semua mengalami penurunan," tandasnya.

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD menilai, dengan besaran target PAD tahun 2022 tersebut, Pemkot Malang didorong untuk mengambil langkah serius dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah secara bertahap. Sebab, secara garis besar proyeksi pendapatan daerah Kota Malang tahun 2021 masih didominasi pendapatan transfer sebesar 59,42 persen dibandingkan dengan PAD yang hanya sebesar 37,46 persen.

"Sehingga untuk ke depannya Pemerintah Kota Malang dirasa perlu untuk mengambil langkah serius agar mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah secara bertahap dengan cara meningkatkan PAD Kota Malang secara signifikan terutama melalui sektor pajak daerah," ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman.

Baca Juga : Baca Selengkapnya