Kegunaan Fitur 'Usul' dan 'Sanggah' Pada Aplikasi Cek Bansos yang Baru Diluncurkan Mensos Risma

JATIMTIMES - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus mendorong perbaikan data kemiskinan. Salah satunya dengan berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Terbaru, cara yang dilakukan, Kemensos dengan mengaktifkan fitur 'usul' dan 'sanggah' pada aplikasi Cek Bansos.

Menurutnya, aktivasi fitur 'usul' dan 'sanggah' sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini. Yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Baca Juga : Dinilai Mampu Bina Koperasi, Bupati Malang Dapat Penghargaan Dari Gubernur Jatim

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan  UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma, dalam acara Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos yang digelar secara virtual (17/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap, dengan penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. Namun lebih kepada agar dapat menjadi kontrol dari kemungkinan adanya kekurangtepatan penerima bantuan.

“Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fitur tersebut sebagai implementasi amanah UU supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi.

Sehingga, sebagai mandat dari Undang-Undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga mempertimbangkan besarnya data yang harus dikelola, serta peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarkat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” ujar Suhadi...

Baca Selengkapnya