PPKM 'Terus' Diperpanjang, Begini Respon PW GP Ansor Jatim

MALANGTIMES - Kebijakan pemerintah dengan memperpanjang kembali PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mendapat respon dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur.

Selain memberikan maklum atas kebijakan yang secara ekonomi berdampak pada sektor usaha kecil masyarakat, ada beberapa hal substansial yang disampaikan oleh organisasi kepemudaan terbesar di Jawa Timur tersebut.

Baca Juga : HUT ke-76 Kemerdekaan RI, 370 ASN Gresik Terima Penghargaan

Menurut Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim Habib Mahdi al Khirid, sejauh ini pemerintah dinilai belum bekerja dengan berbasis kebijakan presisi. Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Ada beberapa kelompok masyarakat rentan yang sangat terdampak ketika terjadi PPKM dan diberlakukannya jam malam.

"Banyak daerah yang tidak mempunyai basis data presisi, akibatnya diantara kelompok masyarakat yang sangat terdampak adalah pedagang kaki lima yang memulai usahanya pada malam hari,” terang Mahdi al Khirid.

Pria yang akrab disapa Habib Mahdi juga menilai sejauh ini pemerintah belum mempunyai data presisi sehingga beberapa bantuan sosial tidak tepat sasaran pada kelompok terdampak.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi pandemi pemerintah yang selama ini banyak pihak menilai lemah. Komunikasi yang harusnya bertujuan untuk mengelola kepercayaan publik hingga saat ini masih menjadi problem serius pemerintah yang harus segera diperbaiki.

"Kepercayaan publik inilah yang menjadi substansi modal sosial dan teramat sangat menentukan dalam penanganan pandemi. Sejauh ini kami menilai ada banyak catatan dalam personal komunikasi pandemi,” ungkap Habib Mahdi.

Bahkan menurut hasil survei secara periodik yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10-17 Juli 2021 dengan 839 responden di 34 provinsi menunjukan tingkat keyakinan yang menurun. Responden yang yakin pemerintah mampu mengatasi pandemi ada 60,7 persen, data ini menurun jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada pada juni 2020 yang berada di angka 72,7 persen.

"Banyaknya disinformasi yang masih berkelindan dalam gadget masyarakat menjadi problem serius terkait dengan suksesnya kebijakan penanganan pandemi. Hoax tentang vaksin misalnya masih menjadi hantu yang setiap saat diperbincangkan publik,” ungkapnya...

Baca Selengkapnya