Kuasai Afghanistan, Taliban Akan Bentuk Pemerintahan Islam Inklusi

INDONESIATIMES - Gerilyawan Taliban dilaporkan menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan dan menduduki ibu kota Kabul. Kelompok milisi itu bahkan juga menuntut kekuasaan penuh dari pemerintah Afghanistan. 

Dilansir melalui Reuters, dua petinggi Taliban yang identitasnya tidak mau diungkap menyatakan mereka menolak pemerintahan transisi setelah mereka menduduki  Kabul.

Baca Juga : Pemerintah Perlu Dukungan dan Peran Aktif Ormas dalam Membumikan Pancasila

Kemudian Taliban mengerahkan seluruh gerilyawan untuk memasuki Kabul dengan alasan mencegah penjarahan.  Sebab, menurut mereka, anggota kepolisian Afghanistan memilih meninggalkan markas dan pos penjagaan mereka. Sedangkan sejumlah negara asing saat ini tengah berkejaran dengan waktu untuk segera memulangkan utusan dan staf diplomatik mereka dari Afghanistan melalui Bandara Kabul.

Pemberangkatan pesawat mereka juga menunggu giliran dengan para penduduk Afghanistan yang memilih mengungsi melalui jalur udara. Sementara, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan menyelamatkan diri ke kawasan Tajikistan.

Menurut laporan, terdapat sekitar 40 orang terluka akibat kontak senjata di pinggiran Kabul. Namun, hingga kini dilaporkan tidak ada pertempuran sengit di kota tersebut. 

Biro politik Taliban dan utusan pemerintah Afghanistan saat ini  berunding di Qatar terkait dengan pengalihan kekuasaan. Menurut sejumlah diplomat, pemerintahan interim Afghanistan akan dipimpin oleh Ali Ahmad Jalali. 

Ali merupakan mantan menteri dalam negeri Afghanistan dan ilmuwan yang juga berkewarganegaraan AS. Kendati demikian, sampai saat ini dilaporkan masih belum ada persetujuan dari Taliban mengenai hal itu.

Gerilyawan Taliban bahkan disebut telah mengepung seluruh jalan dari dan menuju Kabul. Mereka diperintahkan siaga hingga tercapai kesepakatan dengan pemerintah Afghanistan.

Selain itu, kelompok Taliban sudah mulai bicara soal susunan pemerintah baru di Afghanistan. Juru Bicara Taliban Sohail Shaheen mengatakan pemerintahan baru yang akan dijalankan kelompok tersebut akan mencakup warga Afghanistan non-Taliban.

"Ketika kami mengatakan pemerintah Islam inklusi Afghanistan, itu berarti bahwa warga Afghanistan lainnya juga memiliki partisipasi dalam pemerintahan," ucap Shaheen. 

Kemudian, saat ditanya mengenai pemerintahan baru, apakah akan melibatkan anggota dari bekas pemerintahan Afghanistan, Shaheen  menjawab "prematur" untuk menyebut siapa para pejabat itu...

Baca Selengkapnya