Pembatasan Jam Malam Dikeluhkan, Ini Tanggapan Wali Kota Malang

MALANGTIMES - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berganti PPKM Level 4 di Kota Malang yang terus diperpanjang disoroti berbagai elemen.

Sektor perekonomian di masyarakat yang paling dirasa terdampak akan kebijakan tersebut diminta untuk dilonggarkan. Hal itu disampaikan, kalangan mahasiswa yang mengatasnamakan 'Aliansi Rakyat Tertindas' di halaman Balai Kota Malang, Senin (9/8/2021) kemarin.

Baca Juga : PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 16 Agustus, PT KAI Daop 8 Surabaya Lakukan Penyesuaian

Mereka menuntut aturan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang berbentuk Surat Edaran (SE) dalam pembatasan aktivitas ekonomi di masyarakat dilonggarkan. Termasuk, pembatasan jam malam yang hingga pukul 20.00 WIB.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, sejatinya hal itu bergantung dari perilaku masyarakat sendiri. Sebab, diberlakukannya pembatasan jam malam ini juga telah melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Salah satunya, perihal bagaimana penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam berkegiatan jual beli di malam hari.

"Kembali lagi, sepanjang kita itu menjaga protokol kesehatan. Negara mengatur itu berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (10/8/2021).

Sutiaji menjelaskan, perihal pembatasan jam malam untuk sektor jual beli makanan, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) sebelumnya di awal telah dilonggarkan. Namun, hal itu seakan masih dibuat sebagai ajang kucing-kucingan dan tidak taat akan protokol kesehatan (Prokes).

Hal inilah, yang kemudian menjadi salah satu catatan dari Pemerintah Pusat dalam menanggulangi pengurangan mobilitas di masa PPKM Darurat hingga PPKM Level 4. Sehingga Pemkot Malang hingga kini memutuskan untuk memberlakukan jam malam.

"Sejak dulu mau menghendaki (pembebasan jam malam), tetap buka tapi take away. Tapi kan orang-orang ndak mau taat prokes," terangnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya