PPKM Darurat Level 3, DPRD Sumenep Minta Pemkab Bantu Masyarakat 

SUMENEPTIMES - Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir meminta Pemkab setempat untuk mencarikan solusi bagi masyarakat terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang saat ini sudah berada di level 3.

"Karena dampak dari penerapan PPKM darurat tersebut mencakup semua sektor, baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan danvperibadatan," katanya, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga : Pulih dari Gejala Covid-19 dengan Meningkatkan Imunitas melalui Aspek Psikologis

Dari itu, menurut dia, pemerintah setempat harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi terbaik bagi terdampak PPKM tersebut.

"Sebab di instruksi itu sangat jelas, yaitu membatasi kegiatan masyarakat," ujarnya dengan tegas.

Atas hal ini, Hamid mengaku turut prihatin terhadap masyarakat yang terdampak. Sebab, sambung dia, karena kebijakan tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat terhadap masyarakat di Jawa-Bali yang mau tidak mau harus diikuti.

"Seharusnya juga dibarengi dengan sosialisasi dan teaching di masyarakat. Sekarang masyarakat terdampak masalah ekonominya, apa seharusnya solusi yang harus diberikan dari pemerintah," lugasnya.

Lanjut Hamid, dampak dari penerapan PPKM ini tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga berdampak pada kesehatan. Sebab, masyarakat di Kota Keris ini banyak yang sakit dan bahkan meninggal dunia.

"Ini perlu kehadiran kita semua, lebih-lebih pemerintah, pemerintah harus hadir ditengah tengah masyarakat saat ini," urainya.

Baca Juga : Bocah Linglung Ditemukan di Tulungagung, Ngakunya Lari dari Pondok Pesantren

Dia meyakini, ditengah dampak PPKM darurat saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu sosialisasi dan obat-obatan bagi masyarakat yang sakit. 

"Buktinya masyarakat sudah tidak keluar dan melakukan isolasi mandiri. Lantas, apa yang diberikan oleh kita, terutama pemerintah," sambungnya...

Baca Selengkapnya