Heboh Rencana Aksi Demo "Jokowi End Game" Hari Ini, Begini Kata Mahfud MD

INDONESIATIMES - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya seruan aksi menolak PPKM. Dalam ajakan aksi itu, disebutkan bahwa demo akan digelar hari ini Sabtu (24/7/2021). 

Seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game' itu juga mencatut beberapa logo komunitas. Di antaranya komunitas ojek online (ojol). Namun, komunitas ojek online sudah membantah ikut dalam demo tersebut.

Baca Juga : Warga RW 4 Kelurahan Bareng Tolak Hotel di Wilayahnya Jadi Safe House Susulan

"Seruan Aksi Nasional 'Jokowi End Game': Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," demikian seruan pada poster tersebut. 

Dituliskan aksi itu akan dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari kawasan Glodok ke Istana Negara. 

Selain poster itu, ada seruan aksi secara serentak di beberapa kota pada 24 Juli yang turut disebar akun @blokpolitikbelajar di Instagram dan di WhatsApp. 

Aksi diklaim akan dimulai besok Minggu (25/7/2021) selama berhari-hari di beberapa kota, mulai Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.

Bahkan, Blok Politik Pelajar  menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.

"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini," tulis akun @blokpolitikbelajar.

"Mengacu pada metode aksi *Be Water*, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," sambungnya.

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung angkat bicara. Dalam pidatonya, Mahfud meminta agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Ia memahami bahwa kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak seluruhnya bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih jika terkait pembatasan mobilisasi, akan ada sektor ekonomi yang ikut terdampak dan merugikan masyarakat.

Mahfud mengaku tidak masalah dengan upaya masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi...

Baca Selengkapnya