Tegakkan Prokes, Pemkab Blitar dan TNI-Polri Operasi Yustisi di Pasar Tradisional

BLITARTIMES- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama-sama dengan TNI-Polri terus melaksanakan operasi yustisi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Setelah jalan-jalan utama, operasi yustisi kali ini  dilakukan petugas gabungan dengan menyasar Pasar Kanigoro, Kamis (8/7/2021). 

Operasi Yustisi dilakukan pagi buta saat pedagang dan pembeli baru saja memulai aktivitasnya. Operasi yustisi di Pasar Kanigoro dipimpin langsung Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Dalam agenda ini, wabup didampingi Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela dan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono.

Baca Juga : Pantau PPKM Darurat, Polres Pamekasan Dirikan Empat Pos Check Point

“Operasi yustisi ini kita gelar setiap hari di masa PPKM Darurat. Bagi yang melanggar prokes kita berikan sanksi. Sanksi baik teguran lisan, terguran tertulis hingga denda. Di Pasar Kanigoro over all kami melihat kepatuhan sudah cukup baik kesadaran masyarakat untuk taat prokes meningkat," kata Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, berharap adanya sosialisasi, imbauan dan sanksi  bagi warga secara intensif untuk mematuhi protokol kesehatan, maka penyebaran Covid-19 yang belakangan ini di Kabupaten Blitar terus mengalami penambahan kasus bisa dikurangi.

“Dari operasi hari ini saya melihat masih ada beberapa warga yang pakai maskernya kurang benar, mereka kami berikan edukasi. Semua ini kami lakukan untuk menekan kasus Covid-19 di Kabupaten Blitar. Utamanya di tempat-tempat yang rawan penularan seperti pasar tradisional, karena selalu ada aktivitas yang melibatkan banyak orang," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Blitar Raya yang meliputi Kabupaten dan Kota Blitar ditunjuk Pemerintah Pusat untuk memberlakukan PPKM Darurat. Kota Blitar masuk dalam asesmen situasi pandemi level 4 sedangkan Kabupaten Blitar  masuk dalam asesmen situasi pandemi level 3.  Level asesmen ini  ditetapkan berdasarkan tingkat penyebaran dan peningkatan penambahan kasus terpapar Covid-19, serta mobilitas masyarakat dan perkonomian termasuk terkait vaksinasi...

Baca Selengkapnya