Dukungan dan Kritik saat Ahok Hapus Kartu Kredit Komisaris hingga Manajer Pertamina

INDONESIATIMES - Kebijakan baru yang diterapkan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rupanya kembali menimbulkan pro kontra. Diketahui, Ahok telah mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manager Pertamina. 

Tak ayal, kebijakan Ahok ini lagi-lagi disorot oleh beberapa pihak. Merespons hal ini, anggota Komisi VI Fraksi PDIP Mufti Anam mendukung langkah Ahok. 

Baca Juga : Ahok Bikin Gebrakan Baru di Pertamina, Hapus Kartu Kredit Komisaris hingga Manajer

Menurutnya, hal ini dapat meperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN. 

"Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan," ujar Mufti. 

Ia juga menyebut jika fasilitas tersebut tidak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN. Mufti lantas memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan pelat merah selama ini. 

Menteri BUMN, kata Mufti, perlu untuk mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris.

"Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tantiem sudah sangat cukup," katanya. 

Bahkan, Mufti menilai jika gaji hingga tantiem itu terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu.

Dukungan untuk Ahok juga datang dari Kementerian BUMN langsung. Melalui stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga pihaknya menyatakan akan mendukung langkah efisien perusahaan. 

Arya mengatakan jika pihaknya juga berharap efisiensi dilakukan ke hal-hal yang besar sehingga dapat berdampak besar juga untuk perusahaan.

"Setiap usaha efisiensi yang dilakukan untuk perusahaan itu harus didukung. Kita harapkan efisiensi ini sampai ke hal-hal yang besar dan hal-hal yang lebih prioritas sehingga dampaknya juga besar bagi perusahaan," ujar Arya. 

Di sisi lain, kebijakan Ahok ini juga mendapat kritikan dari beberapa pihak. Salah satunya yakni Faisol Riza yang merupakan Ketua Komisi VI DPR RI. 

Faisol menilai jika kebijakan Ahok ini seharusnya tak perlu dipublikasikan. 

"Kartu kredit urusan internal, tidak perlu ke publik," kata Faisol.

Ia lantas mengatakan yang ditunggu Komisi VI DPR adalah aksi korporasi. Para Wakil Rakyat berharap Baca Selengkapnya