Digeruduk Warga, DPRD Kabupaten Malang Dorong Pemkab Malang Tuntaskan Pendataan Korban Gempa

MALANGTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar segera menuntaskan proses pendataan rumah rusak akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Hal itu dibutuhkan agar bantuan gempa segera disalurkan.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Rabu (8/6/2021) siang menerima aduan dari perwakilan masyarakat Kecamatan Tirtoyudo yang rumahnya rusak akibat gempa bumi Sabtu (10/4/2021) lalu.

Baca Juga : Komnas PA Datangi Polres Batu, Beberkan Informasi yang Didapat dari Korban SMA SPI

“Hari ini kami terima aduan dari perwakilan di setiap desa di (kecamatan) Tirtoyudo. Mereka (warga) meminta kejelasan bantuan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Malang beberapa waktu lalu,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq melalui sambungan telepon.

Dalam hal ini bantuan tersebut nantinya akan ditransfer kepada warga yang rumahnya rusak diterjang gempa bumi. Namun, bantuan yang ditransfer ini hanya untuk rumah yang rusak dalam kategori ringan dan sedang saja. Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, nantinya akan langsung dibangunkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Yang rusak ringan dan sedang akan ditransfer. Saat ini, yang sudah diverifikasi datanya, sedang dibuatkan rekening, melalui perbankan. Entah nanti siapa yang ditunjuk. Sedangkan yang rusak berat akan langsung dibangunkan oleh Kemen PUPR, melalui rekanan. Kabarnya nanti butuh 4 sampai 5 rekanan,” jelas Zia.

Bagi yang warga yang terlanjur merenovasi rumah secara mandiri, Zia menyebut bahwa hal itu tidak akan berdampak pada bantuan yang akan disalurkan. Atau dalam hal ini bantuan yang dijanjikan akan tetap diberikan.

“InsyaAllah aman, dan tidak perlu khawatir. Artinya, bantuan itu kan akan diberikan dalam bentuk dana melalui rekening, jadi tetap akan disalurkan. Sedangkan bagi yang rusak berat yang sudah terlanjur direnovasi mandiri, Kemen PUPR meminta agar yang punya rumah menyediakan ruang. Agar tetap bisa dibangunkan,” terang Zia.

Baca Juga : Baca Selengkapnya