Kebijakan Travel Bubble Pemerintah Pusat Tak Sasar Wilayah Jatim

MALANGTIMES - Pemerintah pusat tengah merencanakan kebijakan travel bubble atau gelembung perjalanan dengan sejumlah negara untuk memulihkan sektor pariwisata. Namun, tak semua wilayah ikut terlibat dalam kebijakan itu.

Wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Malang, tidak masuk dalam keputusan pemerintah pusat dalam penerapan travel bubble tersebut. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni saat dihubungi MalangTIMES, Selasa (8/6/2021).

Baca Juga : Rakercab, DPD PDI Perjuangan Jatim Puji Keberhasilan DPC Ngawi

"Kita ikut kebijakan pemerintah pusat. Travel bubble itu kan untuk membuka kerja sama dengan negara lain atau satu daerah dengan daerah lain. Kemarin, finalisasi dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) daerah Bali, Batam dan Bintan, Kepulauan Riau itu," ungkapnya.

Menurutnya, segala kewenangan untuk ikut dalam kebijakan travel bubble hanya di ranah pemerintah pusat. Artinya, jika memang Kota Malang masuk itu merupakan lingkup provinsi Jawa Timur, bukan di lingkup kota/kabupaten.

"Kita yang daerah, di kota ini lingkupnya kecil. Jadi semua kewenangan ya pemerintah pusat, Jawa Timur dalam hal ini bukan Kota Malang ya. Karena travel bubble itu persetujuannya kan masing-masing provinsi, ya kalau sekupnya dalam satu negara," terangnya.

Apalagi, konsep penerapan ini bentuknya kerja sama untuk saling mengirimkan wisatawan antar negara. Itupun, dikatakan Ida, tetap melalui prosedur yang ketat. Mengingat, situasi pandemi Covid-19.

Misalnya saja, wisatawan yang masuk ke wilayah Belanda, maka harus menjalani prosedur karantina selama kurang lebih 7 hari hingga 14 hari sebelum bebas beraktivitas berkeliling untuk berwisata.

Baca Juga : Pelaksanaan Terbaik se Jawa Timur, Program CFW di Kota Blitar Menjadi Percontohan

"Dan kita tahu hampir semua negara protect banget...

Baca Selengkapnya