Putri Pendiri NU, Mundjidah Wahab Calon Kuat Ketua DPW PPP Jatim
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
A Yahya
27 - May - 2021, 02:33
Putri Pendiri NU, Mundjidah Wahab Calon Kuat Ketua DPW PPP Jatim
SURABAYATIMES - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muswil IX, pada 31 Mei - 1 Juni 2021 di Surabaya. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua DPW PPP Jawa Timur yang baru.
Baca Juga : Nugraha Hadi Kusuma, Kandidat Presidium MW KAHMI Jatim Sampaikan 5 Hal Ini
Salah satu sosok yang dicalonkan menjadi Ketua DPW PPP Jawa Timur, Hj Mundjidah Wahab atau yang akrab disapa Bu Mun, menjadi salah satu kandidat. Ia merupakan putri dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Almaghfurlah KH Abdul Wahab Chasbullah.
Perhelatan Muswil IX DPW PPP Jawa Timur nantinya dipastikan akan lebih berkualitas dengan kesediaan Munjidah Wahab maju sebagai Ketua DPW atas dorongan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa pekan lalu.
Dukungan kepada Mundjidah menguat, sebagian besar DPC PPP di Jatim optimis bahwa dengan dikomandani Munjidah Wahab akan lebih ringan tugas-tugas kepartaian serta upaya dalam hal pendulangan suara. Bahkan Ketua Alumni Ponpes Al Anwar Jatim KH Ahmad Mizan Basyari menyampaikan hal serupa.
“Mutlak Alumni Sarang mendukung sepenuhnya Bu Nyai Hj Mundjidah Wahab sebagai Ketua DPW Jatim," tegasnya, Rabu (26/5/2020).
Pernyataan serupa juga disampaikan salah satu tokoh PPP Jatim, Mujahid Ansori menyebutkan nama Bu Nyai Hj Mundjidah Wahab muncul sebagai kandidat Ketua DPW PPP Jatim itu merupakan dorongan dan usulan dari Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa.
Mujahid menilai Mundjidah Wahab cocok menjadi Ketua DPW PPP Jatim karena memiliki pengalaman di pemerintahan, serta merupakan penerus dari ulama karismatik Almaghfurlah KH Abdul Wahab Chasbullah. Disamping itu, Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa juga sudah merestui Bu Nyai Hj Mundjidah sebagai Ketua DPW PPP Jatim.
Muswil IX ini menjadi tonggak baru dan bersejarah bagi PPP, Peraturan Organisasi dan AD/ART menjamin terlaksananya permusyawaratan yang diatur secara modern serta profesional dibawah komando DPP PPP.
"Dulu, yang menerbitkan SK DPC Kabupaten/Kota adalah DPW, sekarang menjadi wewenang dua tingkat di atasnya yaitu DPP, maka sudah menjadi kewajiban bagi DPC Kabupaten/Kota untuk Sami'na Wa Atho'na pada keputusan DPP PPP," ujar Mujahid...
