Anggota DPRD Bondowoso Sampaikan Strategi Jitu Berantas Radikalisme ke BNPT-RI
Reporter
Abror Rosi
Editor
Dede Nana
06 - Apr - 2021, 11:27
BONDOWOSOTIMES - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bondowoso, Yondrik, memberikan masukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia tentang upaya membabat habis paham radikalisme yang makin menyebar aksi teror di Indonesia.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum silaturahmi Bapemperda se-Indonesia di ruang rapat paripurna DPRD Pemprov Jatim, Selasa (6/4/2021).
Baca Juga : Hadapi Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras Bondowoso Aman
Kepada Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Crisnayudhianto, Yondrik menyampaikan jika pemerintah harus memprokteksi dunia maya atau media sosial dari akun-akun yang disinyalir menyebarkan paham radikalisme kepada generasi bangsa. Sebab, ia menilai medsos merupakan sarana utama untuk menyebar paham radikalisme selain melalui pendekatan personal.
"Penyebar paham radikalisme masif bergerak di dunia maya. Pemerintah telah mempunyai otoritas untuk menonaktifkan akun medsos yang bernafaskan radikalisme. Sebab mereka belajarnya lewat hp. Harus diwaspadai pula penyebaran paham di masjid maupun musala kampus," pinta alumnus Pelatihan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) angkatan 4 Buleleng, Bali tersebut.
Politikus Partai Golkar tersebut juga menyampaikan jika pemerintah harus bersikap tegas untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan maupun aliran keagamaan yang tidak senafas dengan ideologi bangsa.
Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya sudah cukup memiliki organisasi terbesar dan tertua yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Sekarang pemerintah mau tegas atau tidak untuk mengisolasi aliran di nusantara ini agar tidak kemudian banyak mazhab dan aliran yang mungkin justru akan merusak. Punya NU dan Muhammadiyah saja sudah cukup. Jangan ada tambah lagi mazhab lain," pintanya.
Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bondowoso tersebut mempunyai keyakinan jika pemerintah sebaiknya tak perlu membuat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (RANPE) untuk menumpas paham yang mengarah kepada aksi terorisme. Pasalnya, potensi kekuatan besar yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah sebenarnya bisa menumpas radikalisme. Namun, dalam tindak-tanduknya perlu didukung secara optimal oleh pemerintah...