KLB Deli Serdang Ditolak Kemenkumham, DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Potong Tumpeng

MALANGTIMES - Suka cita tak hanya dirasakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat atas ditolaknya permohonan legalitas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Suka cita penuh syukur juga dirasakan hingga tataran dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat, seperti halnya DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang.

Penolakan Kemenkumham tersebut disyukuri DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang yang berada di kubu  Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menggelar tasyakuran sederhana diwarnai pemotongan tumpeng. Acara berlangsung di kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Ghufron Marzuqi, Kamis 1 April 2021.

Ghufron menjelaskan, memang tasyakuran ini sebagai wujud rasa syukur atas keadilan yang diberikan kepada Partai Demokrat, utamanya secara nasional, lantaran yang diakui Kemenkumham atau pemerintah adalah Partai Demokrat kubu Ketua Umum  AHY.

Baca Juga : HUT ke-107 Kota Malang, Wali Kota Batu: Jayalah Malang Raya

"Kami bersyukur, gerakan pengambilalihan kekuasaan (GPK) Partai Demokrat tidak bisa dibuktikan. KLB Deli Serdang tidak sah," tandasnya.

Karena itu, seluruh jajaran DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang sangat menyambut dengan suka cita atas keputusan tersebut.  Namun tentunya, sesuai dengan pesan AHY, rasa suka cita ini dilaksanakan tidak dengan euforia berlebihan, melainkan hanya dengan tasyakuran sederhana. "Kami bersyukur dan mohon kepada Allah semoga Demokrat bisa terus berjuang dan dilindungi  Allah SWT," ungkap Ghufron.

Setalah ini, DPC Partai Demokrat Malang akan melakukan konsolidasi guna semakin menguatkan struktur dan anggota partai agar lebih solid lagi. Dengan begitu, Demokrat bisa kuat menghadapi pihak-pihak yang merongrong Demokrat.

"Kejadian yang telah menimpa ini, harapannya menjadi pijakan dan pembelajaran, penyemangat bagi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih lagi memberikan kontribusi bermanfaat terhadap masyarakat," ucap Ghufron.

Baca Juga : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Prioritaskan Kader yang Handal untuk Kontestasi

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

Menkumham menolak lantaran dari hasil pemeriksaan atau verifikasi kelengkapan dokumen kubu Moeldoko seperti yang dipersyaratkan, masih ada yang belum dipenuhi. Sehingga dari situ kemudian menkumham menolak permohonan legalitas dari KLB Deli Serdang.