Pandemi Covid-19, Pendampingan Stunting di Kabupaten Malang Tak Bisa Dilakukan Tatap Muka

MALANGTIMES - Bupati Malang Sanusi menyebut adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penanganan stunting di Kabupaten Malang menjadi kurang maksimal. Sebab, pendampingan stunting yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini tak bisa diterapkan setelah adanya pandemi Covid-19.

”Covid-19 itu berpengaruh terhadap penanganan stunting, karena selama pandemi ini kunjungan dari petugas secara tatap muka itu dikurangi,” keluh Sanusi.

Baca Juga : FH UI Dampingi Penyusunan Naskah Akademik Perda Kesehatan Lingkungan Banyuwangi

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan, dampak dari dikuranginya pendampingan terhadap kasus stunting secara tatap muka tersebut, mengakibatkan persentase angka stunting di Kabupaten Malang susah untuk diturunkan. ”Stunting tidak bisa cepat turun karena itu (pandemi Covid-19),” imbuhnya.

Seperti yang sudah diberitakan, dijelaskan Sanusi, data real kasus stunting di Kabupaten Malang pada saat ini mencapai 11,4 persen. Angka persentase yang mencapai 2 digit inilah, yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dikabarkan bakal segera berkoordinasi dengan pihak terkait, guna menekan kasus stunting di Kabupaten Malang.

”Nanti akan dikoordinir dari KB (Keluarga Berencana) untuk kembali mengefektifkan dan membantu memberikan pendampingan,” ucapnya.

Jika memang diperlukan, lanjut Sanusi, pihaknya juga akan mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di Kabupaten Malang, untuk membantu memberikan pendampingan guna menekan angka stunting yang saat ini mencapai persentase belasan persen tersebut.

”Ya lihat dulu nanti keterlibatannya di bagian apa, tapi kalau nanti semua Kadin (Kepala Dinas) terkait harus terlibat, ya akan saya perintahkan untuk bisa terlibat dalam pembagian itu (pendampingan kasus stunting),” imbuhnya.

Terakhir, guna menekan kasus stunting di Kabupaten Malang, Sanusi juga bakal melibatkan pihak perguruan tinggi. Bahkan, minggu depan Pemkab Malang diagendakan akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Universitas Brawijaya.

”Nantinya kampus dan Dinkes (Dinas Kesehatan Kabupaten Malang) akan mengadakan gerakan aksi untuk penanganan stunting,” ungkapnya.

Baca Juga : Pernikahan Dini Tinggi, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Bondowoso Rendah

Sanusi berharap, dalam gerakan pendampingan terhadap kasus stunting tersebut, 1 petugas bisa memberikan pendampingan kepada minimal 2 anak yang mengalami stunting. ”Seperti di Gondanglegi itu (petugas pendampingan, red) ada 300, sedangkan kasus stuntingnya ada 500. Berarti 1 pendamping bisa memberikan pendampingan kepada 2 anak,” paparnya.

Menurutnya, sederet upaya yang dilakukan tersebut ditujukan agar kasus stunting di Kabupaten Malang mengalami penurunan secara drastis. Orang nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini menargetkan, dalam kurun waktu 6 bulan angka kasus stunting di Kabupaten Malang bisa menurun antara 2 hingga 4 persen.

”Apa yang kita lakukan ini, bertujuan supaya kasus stunting di Kabupaten Malang menurun secara drastis,” tukas politisi yang juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang ini.