Tingkatkan Pelayanan Mal Pelayanan Publik, Wabup Malang Didik Sebut Gandeng Kejari dan Imigrasi

MALANGTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto menyebut, keberadaan mal pelayanan publik (MPP) bisa berdampak pada lintas sektoral. Selain sektor utama yakni perihal pelayanan perizinan investasi, sektor kepengurusan data kependudukan juga diklaim Didik akan semakin lebih mudah dengan adanya dampak dari MPP tersebut.

”Di saat iklim investasi kita bagus, yang lainnya juga akan ikut terdampak. Seperti misalnya pelayanan kepada masyarakat yang menjadi pokok kewajiban, yaitu mulai dari layanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) hingga KK (Kartu Keluarga),” ucapnya.

Baca Juga : Sambil Tunggu SK, Pemkab Malang Tetap Imbau Masyarakat tidak Mudik Lebaran

Namun demikian, fokus utama yang akan dilakukan Pemkab Malang adalah segera memenuhi fasilitas di MPP yang berlokasi di rumah dinas Bupati Malang yang terletak di area Pendapa Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut.

Sebab, dalam kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Jumat (26/3/2021) kemarin, ada beberapa atensi yang harus segera dipenuhi sebelum MPP diresmikan.

Di antaranya adalah perihal layout atau tata letak pelayanan, hingga fasilitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau digitalisasi. ”Karena jika ketersediaan sarana prasarana telah terpenuhi, investor akan tenang serta merasa terlayani secara cepat dan mudah. Sebab target utama kami (Pemkab Malang) ke depan adalah meningkatkan iklim investasi itu menjadi bagus,” ujarnya.

Selain mengupayakan keberadaan fasilitas yang memadai, Didik mengaku jika saat ini Pemkab Malang juga telah berkoordinasi dengan lintas sektoral, yang meliputi instansi vertikal maupun horizontal.

Di antaranya adalah dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan kantor imigrasi. ”Koordinasi ini kita lakukan karena nanti berkaitan dengan kegiatan lembaga vertikal, satu di antaranya nanti ada kejaksaan dan ada imigrasi,” ulasnya.

Jika proyeksi jangka panjang tersebut terealisasi, maka politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini optimistis beberapa pengurusan yang dilayani di Kejari bisa diurus melalui MPP...

Baca Selengkapnya