Kota Kediri Raih Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020

KEDIRITIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berhasil meraih penghargaan 10 besar Indeks Kota Toleran Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Setara Institute bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Dalam Negeri. 

Ini adalah kali pertama Kota Kediri berhasil menembus 10 besar Indeks Kota Toleran sejak Setara Institute memberikan penghargaan ini pada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Kota Kediri meraih peringkat ke-8 dari 94 kota yang disurvei oleh Setara Institute. Sebelumnya Kota Kediri masih berada di peringkat 29.

Baca Juga : Vaksinasi Pelayan Publik Kota Kediri Targetkan Selesai Awal Maret 2021

"Ini adalah penghargaan untuk semua masyarakat Kota Kediri. Dan ini adalah kerja keras dengan lompatan yang besar, dari yang sebelumnya hanya berada di peringkat 29, dan sekarang bisa masuk peringkat 8 Indeks Kota Toleran di Indonesia," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Kediri Chevy Ning Suyudi saat menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (25/2/21).

Sementar itu Abdullah Abu Bakar mengatakan, pihaknya akan bekerja keras agar Kota Kediri tetap berada di 10 besar Indeks Kota Toleran di Indonesia.

"Masalah leadership menurut kami yang membawa penghargaan bagi 10 kota ini. Tanpa kepemimpinan yang kuat, melihat begitu rumitnya situasi politik, sosial dan keagamaan di negeri ini, sangat sulit menjaga toleransi. Sekali lagi apresiasi pada 10 kepala daerah yang telah memperoleh penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020," kata Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan Indeks Kota Toleran adalah prestasi dari semua elemen di sebuah kota. 

"Yang dimaksud sebagai kota toleran sesuai dengan hasil studi kami. Pertama, pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. Kedua, pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. Ketiga, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali. Dan keempat, kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya" jelas Ismail Hasani...

Baca Selengkapnya