Putra Inisiator PDIP Heran Bawaslu belum Ambil Tindakan Surat Risma

SURABAYA -- Jagad Hariseno, putra inisiator PDIP mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya 2020. Sayangnya, hingga kini tidak ada tindakan dari penegak hukum.

Salah satunya, adanya Surat dari Tri Rismaharini kepada warga Surabaya menyoal ajakan untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu. Padahal, menurut Mas Seno (Jagad Hariseno) adanya surat yang diketahui oleh seluruh warga ini sarat unsur pidana. "Tapi tidak ada tindakan atau tindaklanjut dari Bawaslu. Itu yang saya pertanyakan," katanya, Jumat (11/12/2020).

Munculnya surat ajakan untuk memilih paslon penerus Risma dinilai menabrak aturan pasal 4 dan pasal 67 (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Di dalam pasal 67 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

"Jadi yang saya persoalkan itu bukan soal hasil sengketa pilkada. Namun, persoalan pelanggaran sarat pidana yang diduga oleh Risma dan ASN Pemkot yang disinyalir menguntungkan paslon pilihannya. Tetapi tidak ada tindakan dan itu diketahui semua warga Surabaya," terang alumnus ITS Surabaya ini.

Sulung tiga bersaudara ini mempertanyakan mengapa penegak hukum, termasuk Bawaslu Surabaya diam. "Jika memang tidak terbukti (pelanggaran) ya harus disampaikan oleh Bawaslu. Jika terbukti namun tidak ditindak berarti ini demonstrasi oligarki absolut dari Risma," ungkap Mas Seno.

Ia juga menyatakan, jika memang terbukti tidak melanggar maka ini menjadi contoh yang baik bagi seluruh Kepala Daerah lain untuk melakukan hal sama. "Terutama saat even politik. Khususnya Pilkada," pungkas dia.